Dapodikdasmen Info: Juknis
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan

Selasa, 17 Desember 2019

Permendikbud Nomor 44 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK

Permendikbud Nomor 44 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang Telah diterbitkan sebagai Juknis PPDB SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dimana menegaskan Syarat Masuk Calon Siswa SD, SMP, SMA, SMK PPDB 2020 Berubah Berdasarkan Permendikbud Nomor 44
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK, Telah diterbitkan Juknis PPDB SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Syarat Masuk Calon Siswa SD, SMP, SMA, SMK PPDB 2020 Berubah Berdasarkan Permendikbud Nomor 44

Pelaksanaan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah. Tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.

Status Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918); dan,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669).

Permendikbud Nomor 44 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK


Isu Pokok dalam Regulasi Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut: PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, daftar ulang. Jalur pendaftaran PPDB yang meliputi: a. zonasi dengan kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah; b. afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah; c. perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah; dan d. prestasi apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Larangan dalam pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta ketentuan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B. Pasal 5 (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia: a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;

Atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun. (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6 Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7 (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP. (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 8 (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. (2) Sekolah yang: a. menyelenggarakan pendidikan khusus; b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

Download Permendikbud Nomor 44 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK


Dan c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.

Dengan diterbitkan Juknis PPDB SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 maka secara otomatis rekan Guru harus mempelajari ulang Petunjuk Tekhnis PPDB 2020 ini.

Dikarenakan Syarat Masuk Calon Siswa SD, SMP, SMA, SMK PPDB 2020 Berubah Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 maka untuk informasi yang lebih lengkap dari penjelasan JUknis PPDB 2020 di atas maka silahkan sobat Guru Download Permendikbud No 44 tentang PPDB 2020 TK SD SMP SMA SMK pada tautan yang telah disediakan di bawah ini
permendikbud nomor 44 ppdb 2020 disini 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Permendikbud Nomor 44 Tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update PPDB SD SMP SMA SMK langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Sabtu, 06 Juli 2019

Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru Tahun 2019-2020

Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru Tahun 2019-2020 merupakan Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Lengkap Beserta Halaman Belakangnya. Juknis Penulisan dan Pengisian Blangko Ijazah Jenjang SMK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para tenaga pendidik satuan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertugas mengisi blangko ijazah.
Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru, Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Beserta Halaman Belakang, Juknis Penulisan dan Pengisian Blangko Ijazah Jenjang SMK

Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Beserta Halaman Belakang berikut ini sebagai upaya dalam menindaklanjuti Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 0038/D/HK/2019 tentang Pedoman Bentuk, Spesifikasi Teknis, Tata Cara, dan Mekanisme Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berikut Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 5951/D/KS/2019 Tentang Pedoman Pengisian Blangko Ijazah 2019, kami sampaikan petunjuk teknis pengisian blangko ijazah SMK berikut format halaman belakang ijazah untuk SMK yang pada kelas XII tahun pelajaran 2018/2019 menerapkan (1) kurikulum 2006, (2) kurikulum 2013, dan (3) kurikulum 2013 versi revisi

Pada Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Selengkapnya Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru, Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Beserta Halaman Belakang, Juknis Penulisan dan Pengisian Blangko Ijazah Jenjang SMK dapat anda download pada link yang ada di bagian bawah

Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK


Berikutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus Ujian Nasional.

Di dalam Juknis Penulisan dan Pengisian Blangko Ijazah Jenjang SMK juga dijelaskan yaitu Ijazah sebagaimana dimaksud di atas adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. Prosedur dan mekanisme pengadaan Ijazah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017.

Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa Pelaksanaan penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko Ijazah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, paket A, paket B dan Paket C oleh direktorat jenderal terkait. Sedangkan pada pasal 11, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, SHUN, dan salinan SHUN diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merujuk pada peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 037/H/EP/2019 dan Perdirjen Dikdasmen nomor 0038/D/HK/2019, Direktorat Pembinaan SMK diberikan ruang untuk menentukan layout halaman belakang ijazah dan menyusun panduan pengisian untuk satuan pendidikan SMK. Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-sebaiknya.

Petunjuk Umum Penulisan Blangko Ijazah berdasarkan Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru yakni sebagai berikut :

1. Pengadaan blangko ijazah SMK pada tahun pelajaran 2018/2019 disediakan secara terpusat melalui DIPA Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019.

2. Ijazah untuk SMK diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Terdapat empat jenis Ijazah yaitu: Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 Program 3 Tahun, Program 4 Tahun dan Ijazah untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 revisi Program 3 Tahun, Program 4 Tahun. Perbedaan tersebut terletak pada kode blangko yang terletak di halaman muka.

4. Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, dimana identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.

5. Ijazah SMK, diisi oleh panitia penulisan Ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

6. Pengisian Ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Dalam kondisi tertentu dapat diisi dengan sistem komputer (dicetak).

7. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, Ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan blangko yang baru; untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan.

8. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang.

a. Setelah seluruh pengisian Ijazah selesai, Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.

b. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Satuan Pendidikan, yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan Pihak Kepolisian

c. Berita acara pemusnahan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang disaksikan oleh pihak kepolisian.

9. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di sekolah, diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

10. Sisa blangko Ijazah SMK yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dapat dimusnahkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan mekanisme:

a. Seluruh sisa Blangko Ijazah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan.

b. Proses pemusnahan Blangko Ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang disaksikan oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.

c. Berita Acara Pemusnahan Blangko Ijazah sebagaimana butir b ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.

11. Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.

12. Satuan pendidikan,Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maupun Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.

13. Bagi siswa pemilik Ijazah SMK yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan.

14. Setiap pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian lembar blangko ijazah wajib dicatat atau ditatausahakan secara manual maupun terkomputerisasi.

15. Penatausahaan blangko ijazah akan diatur pada panduan tersendiri.

Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai Juknis Penulisan Ijazah SMK di atas maka sebaiknya bapak dan ibu Guru Unduh Juknis Pengisian Blangko Ijazah SMK Terbaru pada tautan yang disediakan di akhir artikel.

Download Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru


Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru berikut ini terdiri dari beberapa file yang dapat anda unduh berdasarkan kode yang ada di dalam kurung dengan perincian sebagai berikut :

Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah SMK ( juknis )

Format Halaman Belakang Ijazah Kurikulum 2006 ( ijazah06 )

Format Halaman Belakang Ijazah Kurikulum 2013 ( ijazah13 )

Format Halaman Belakang Ijazah Kurikulum 2013 revisi ( ijazah13rev )

Agar informasi yang sobat guru dapatkan lebih jelas dan rinci maka silahkan anda Download Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru sesuai dengan kode dalam kurung yang tertera di atas pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis   ijazah06   ijazah13   ijazah13rev 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Pengisian (Penulisan) Blangko Ijazah SMK Terbaru ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis SMK lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019

Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 merupakan Petunjuk Tekhis Penyusunan KTSP Raudhatul Athfal (RA) yang juga menjadi salah satu bagian dari 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA yang Diterbitkan oleh Kemenag belum lama ini.
Juknis Penyusunan Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019, Petunjuk Tekhis Penyusunan KTSP Raudhatul Athfal (RA), 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA Diterbitkan oleh Kemenag

Berikut ini merupakan kutipan dari KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2761 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL

KTSP RA merupakan dokumen resmi satuan pendidikan RA yang berupa kurikulum operasional sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di RA. Penyusunan KTSP melibatkan semua pemangku kepentingan RA antara lain Yayasan, Pengelola dan pendidik, serta orang tua yang tergabung dalam Komite.

Selengkapnya Juknis Penyusunan Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019, Petunjuk Tekhis Penyusunan KTSP Raudhatul Athfal (RA), 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA Diterbitkan oleh Kemenag dapat anda unduh melalui link yang ada di bagian bawah

Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761


Diterbitkannya Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 ini  agar dapat dipedomani oleh semua pihak dalam menyusun KTSP/kurikulum operasional RA

Inilah Tujuan diterbitkannya Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 yang antara lain ;

1. Memberikan acuan penyusunan dan pengembangan KTSP RA;

2. Memberikan langkah penyusunan dokumen KTSP RA termasuk dalam menampilkan kekhasan keagamaan Islam RA.

Ruang Lingkup Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 yakni, Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunaan KTSP ini meliputi Pemahaman konsep KTSP, Penyusunan dokumen I dan II KTSP.

Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 memiliki Sasaran Pengguna, yaitu pelaksana, penyelenggara, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RA.

Di dalam Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 dengan jelas dipaparkan Pengertian dari KTSP itu sendiri, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 angka 19 menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bah.an pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang dibuat dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik RA. Penyusunan KTSP disesuaikan dengan karakteristik satuan RA, potensi lingkungan, peserta didik, pendidik, pengembangan pembelajaran PAI, perkembangan zaman, nilai-nilai dan kearifan lokal di lingkungan RA.

Di dalam Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 ditegaskan bahwa penyusunan KTSP dilakukan dengan tujuan:

a. Meningkatkan mutu pendidikan RA.

b. Meningkatkan kepedulian lembaga dan masyarakat.

c. Meningkatkan daya saing RA dalam mewujudkan mutu pembelajaran.

d. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kekhasan keagamaan Islam.

Dalam menyusun dokumen KTSP, tim penyusun kurikulum perlu memahami konsep pengembangan yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tahapan penyusunan Dokumen KTSP adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen I KTSP

Dokumen I disebut dengan dokumen induk, terdiri dari dua bagian:

a. Bagian pertama, berisi Profil Lembaga RA

b. Bagian kedua, berisi Struktur Kurikulum RA

2. Penyusunan Dokumen II KTSP

Dokumen II disebut dengan dokumen program, terdiri dari:

a. Program Semester;

b. Program Mingguan;

c. Program Harian;

d. Penilaian Perkembangan Anak.

Prinsip Penyusunan KTSP berdasarkan apa yang tertulis di dalam Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 antara lain, dalam menyusun KTSP Raudhatul Athfal, hendaknya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembentukan sikap spiritual dan sosial anak

Pengembangan Kurikulum berpegang pada pembentukan sikap spiritual dan sosial yaitu perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa, hidup sehat, rasa ingin tahu, berpikir dan bersikap kreatif, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru di lingkungan rumah, tempat bermain, dan satuan RA.

2. Mempertimbangkan fitrah, tahapan tumbuh kembang anak, potensi, bakat, minat dan karakteristik anak.

Pengembangan kurikulum RA mempertimbangkan fitrah anak yang terdiri dari fitrah keimanan (nilai agama dan moral), fitrah jasmani (fisik motorik) fitrah belajar dan bernalar (kognitif), fitrah berkomunikasi (bahasa), fitrah seksualitas dan individualitas (nilai sosial emosional), dan fitrah estetika (seni).

Selain itu sesuai dengan konsep DAP (Developmentally Appropriate Practice) dimana kurikulum kebutuhan pertumbuhan dan disusun berdasarkan pemenuhan perkembangan anak, tingkat usia anak (age appropriateness), keunikan, potensi, minat, bakat dan karakteristik anak sebagai kekhasan perkembangan individu anak (individual appropriateness), dan membangun pembelajaran yang bermakna berlandaskan pada konteks lingkungan sosial budaya anak.

3. Holistik-lntegratif

Pengembangan kurikulum RA memiliki prinsip (holistik) yaitu memperhatikan keseluruhan ranah perkembangan anak sesuai Kompetensi Dasar yang dimuat dalam Panduan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Pengembangan kurikulum RA juga memiliki prinsip Integratif yaitu segala upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kurikulum RA menggunakan langkah terpadu, baik pada upaya pemenuhan layanan pedagogis, kesehatan, gizi, bereksplorasi maupun layanan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis.

Layanan pedagogis berfokus pada stimulasi perkembangan anak terutama pada stimulasi perkembangan kognitif, psikomotorik dan sosial-emosional. Layanan kesehatan dan gizi difokuskan pada upaya membantu pertumbuhan anak dan kemampuan bereksplorasi. Layanan perlindungan dilakukan dengan cara dukungan kondisi dan lingkungan yang nyaman (safety) serta aman (security), atau terbebas dari kecemasan, tekanan dan rasa takut sehingga tumbuh kembang anak lebih optimal.

4. Proses belajar dilaksanakan melalui bermain

Pengembangan Kurikulum RA berprinsip pada pemberian kesempatan belajar kepada anak untuk membangun pengalamannya dalam proses transmisi, transaksi, dan transformasi pengetahuan, keterampilan, nilai- nilai, dan akhlak di bawah bimbingan pendidik. Proses penerapan Kurikulum RA bersifat aktif bermain yaitu anak terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan, dan menggunakan ide-ide baru yang diperoleh dari pengalaman belajar, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sederhana.

5. Mempertimbangkan hak anak yang berkebutuhan khusus

Pengembangan Kurikulum RA bersifat inklusif dengan mengakomodir kebutuhan dan perbedaan anak baik dari aspek jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik, maupun psikis. Dengan demikian semua anak dapat terfasilitasi sesuai dengan fitrah dan potensi masing-rnasing tanpa ada diskriminasi aspek apapun. Pendidikan inklusi merupakan respon dari kebutuhan belajar yang luas agar terdapat kesetaraan dalam pemerolehan Pendidikan yang berkualitas.

6. Perkembagan anak berkesinambungan atau kontinum dari usia lahir hingga 6 tahun

Pengambangan Kurikulum RA memperhatikan kesinambungan secara vertikal (antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran), dan kesinambungan horizontal yaitu kesinnambungan tahap perkembangan anak: dari bayi, batita, balita, dan pra sekolah. Prinsip ini menekankan bahwa tahap pertumbuhan dan perkembangan anak diperhatikan dalam mencapai tujuan pendidikan baik secara umum maupun khusus.

7. Memperhatikan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan kurikulum RA mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan keilmuan dan teknologi. Dalam kegiatan pembelajaran, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diselaraskan dengan nilai-nilai agama Islam, tahapan perkembangan anak, nilai moral yang ingin dibangun, serta kearifan lokal Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rangkaian media sekaligus konten yang mewarnai Pendidikan anak usia dini di RA.

8. Memperhatikan Sosial Budaya

Pengembangan Kurikulum RA memasukkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norrna-norma komunitas di dalamnya. Lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai obyek dalam kurikulum tetapi sebagai sumber pembelajaran bagi anak RA.

Secara umum terdapat tiga langkah dalam penyusunan KTSP Raudhatul Athfal menurut apa yang dijelaskan di dalam Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Konteks

Sebelum melakukan analisis konteks, lembaga RA membentuk Tim Pengembang Kurikulum RA (TPK RA). Tim pengembang Kurikulum terdiri atas: kepala RA, pendidik, ketua yayasan, pengawas, dan komite. Tugas TPK RA adalah melakukan analisis konteks mempelajari, dan menganalisis dokumen perundang-undangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang sesuai analisis strength, weekness, opportunity, treathy (SWOT) terkait dengan 8 Standar Nasional Pendidikan. Hasil dari kegiatan analisis konteks diharapkan membantu RA menemukan karakteristik, kekhasan dan potensi RA yang akan diwujudkan dalam visi, misi serta tujuan RA.

2. Penyusunan dokumen KTSP RA

Mekanisme penyusunan dokumen KTSP RA sebagai berikut:

a. Kepala RA menyusun dan menetapkan SK TPK

b. TPK melakukan analisis konteks

c. TPK menyusun draf kurikulum berdasarkan hasil analisis konteks.

d. TPK melakukan pembahasan untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundangan dan berdasarkan pada visi, misi serta tujuan lembaga

e. TPK melakukan review dan perbaikan hasil terhadap draf kurikulum.

f. Kepala RA menetapkan dokumen KTSP dengan Surat Keputusan.

g. Kepala RA mengajukan pengesahan dokumen KTSP kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat setelah melalui validasi pengawas.

h. Dokumen KTSP selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

i. TPK melakukan pendampingan pelaksanaan KTSP RA

Untuk lebih jelas dan lengkapnya tentang penjelasan Petunjuk Tekhnis di atas maka sebaiknya anda Unduh Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 melalui tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019


Supaya informasi yang bapak atau ibu Guru dapatkan lebih terperinci dan lengkap maka silahkan Download Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di bawah ini
juknis penyusunan ktsp ra 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Penyusunan KTSP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2761 Tahun 2019 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis RA lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019

Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019 merupakan Petunjuk Tekhis Penyusunan Perencanaan Pembelajaran (RPP) Raudhatul Athfal (RA) yang menjadi salah satu diantara 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA Diterbitkan oleh Kemenag beberapa waktu yang lalu.
Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019, Petunjuk Tekhis Penyusunan Perencanaan Pembelajaran (RPP) Raudhatul Athfal (RA), 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA Diterbitkan oleh Kemenag

Pada Petunjuk Tekhis Penyusunan Perencanaan Pembelajaran (RPP) Raudhatul Athfal (RA) dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) adalah satuan pendidikan anak usia dini yang terdapat pada jalur Pendidikan formal. Lembaga RA merupakan satuan PAUD yang memiliki kekhasan keagamaan Islam dan berada di bawah Kementerian Agama. Sebagai satuan pendidikan, RA memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengembangkan kekhasan keagamaan Islam dalam kurikulum operasional yang akan dilaksanakan.

Selain itu Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019 juga menjelaskan yaitu adanya upaya pendelegasian kewenangan dalam menyusun dan menggunakan kurikulum tersebut merupakan pelaksanaan prinsip pendidikan nasional mengacu pada prinsip keragaman. Pemberian kewenangan pada satuan pendidikan untuk menyusun dan menyepakati kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan menjadikan terwujudnya keragaman konsep dan implementasi kurikulum pada berbagai satuan pendidikan di wilayah Republik Indonesia.

Selengkapnya Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019, Petunjuk Tekhis Penyusunan Perencanaan Pembelajaran (RPP) Raudhatul Athfal (RA), 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA Diterbitkan oleh Kemenag dapat anda unduh pda link yang ada di bagian bawah

Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762


Dalam Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 10 pasal 36 ayat 2 memberikan amanah bahwa secara operasional kewenangan menyusun dan menyepakati pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan adalah lembaga satuan pendidikan itu sendiri. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan dan kurikulum makro sebagai rujukan bagi Satuan Pendidikan.

Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan sendiri kurikulum operasional sesuai dengan visi, misi, tujuan dan berbagai kebutuhan serta kondisi yang dihadapi dan dimiliki oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RPP RA (Raudhatul Athfal) sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019 yang dapat bapak dan ibu Guru Download pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.


Download Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019


Kementerian Agaram Republik Indonesia dalam hal ini Kemenag telah menertbitkan 9 (Sembilan) Juknis Untuk Perkuat RA yang salah satu diantaranya yakni Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019, untuk itu silahkan download pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis penyusunan rpp ra 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Penyusunan RPP RA Sesuai SK Ditjen Pendis Nomor 2762 Tahun 2019 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update 9 Juknis Untuk Perkuat RA lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Selasa, 18 Juni 2019

Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020

Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 merupakan file yang berisi Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah dimana mengandung informasi terkait Kemenag Buka Seleksi Beasiswa S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sehingga menjadi kesempatan bagi rekan Guru Madrasah di tanah air.

Berikut KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2773 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA -2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2019-2020
Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020, Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah, Kemenag Buka Seleksi Beasiswa S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah

Seperti inilah PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2019-2020 yang telah dibuka oleh Kementerian Agama Republik Indonesia baru ini dan diharapkan rekan guru madrash dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kompetensinya.

Kualitas dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) memiliki kontribusi besar bagi keterjaminan proses pendidikan yang bermutu di lingkungan madrasah, karena melalui kinerja merekalah layanan akademik dan administratif pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Iklim birokrasi akademik yang kondusif tentu akan berimplikasi langsung bagi tumbuhnya kreatifitas dan produktifitas civitas madrasah, untuk itu Kemenag Buka Seleksi Beasiswa S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah

Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020, Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah, Kemenag Buka Seleksi Beasiswa S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020


Dalam Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini ditetapkan sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta, Perguruan Tinggi Umum serta yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program beasiswa Strata -2 sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Untuk maksud memiliki kerangka pandang yang sama, memudahkan koordinasi, dan memperjelas garis akuntabilitas, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menyusun dan mempublikasikan petunjuk teknis penyelenggaraan Program beasiswa Strata -2 ini.

Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah ini dipublikasikan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pendidikan dan dapat mengakses Program beasiswa Strata -2 yang disediakan Pemerintah, serta menjadi pedoman teknis, baik bagi pengelola maupun penyelenggara program beasiswa Strata -2 ini.

Pengertian Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 yakni dijelaskan sebagai berikut, Program beasiswa Strata-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah adalah program pemberian penghargaan bagi guru dan calon pengawas madrasah yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai mitra penyelenggara.

Program Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 ini bersifat sementara dan terbatas yang akan diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 semester. Guru yang mengikuti program yang bersangkutan dibebaskan dari tugas pokoknya sebagai guru selama 2 tahun (4 semester) dan kembali lagi menjalankan tugas pokoknya setelah program selesai.

Tujuan Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 terdiri dari, 1. Tujuan Umum ; Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan mutu, kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas Madrasah) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2. Tujuan Khusus ; Adapun tujuan khusus program ini adalah: a. Memperluas akses bagi para guru madrasah dan calon pengawas madrasah untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya pemenuhan kualifikasi dan kompetensi akademik sebagai tenaga pengajar dan pengawas di madrasah.

b. Memperluas akses bagi Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya peningkatan efektifitas dan produktifitas supervisi akademik dan manajerial pengelolaan madrasah. c. Meningkatkan mutu akademik para guru dan kinerja tenaga kependidikan (calon pengawas madrasah) dalam menjalankan tugas profesinya.

d. Membantu guru madrasah dan calon pengawas madrasah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sesuai persyaratan pendidikan madrasah yang berkualitas dan berstandar nasional; e. Mendorong terselenggaranya pembelajaran di madrasah agar lancar, terkoordinasi dengan baik, dan akuntabel.

Sasaran Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 yakni, 1. Guru PNS Kementerian Agama yang mengajar pada Madrasah; 2. Guru Tetap Yayasan yang mengajar pada madrasah swasta; 3. Guru Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri; 4. Calon Pengawas Madrasah semua jenjang.

Alokasi anggaran Program Beasiswa Strata -2 bagi Guru Madrasah dan Calon Pengawas Madrasah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2019-2020.

Program Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan magister yang ditempuh selama 4 semester di perguruan tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Pada tahun 2019 ini merupakan rekruitmen baru dan Tahun Pertama periode Tahun Akademik 2019/2020.

Persyaratan Peserta Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 antara lain, a) Calon peserta adalah: 1. Guru PNS, Guru Non PNS, Guru Tetap Yayasan Non PNS minimal telah mengabdi pada Madrasah selama 2 Tahun. Guru Tetap yang di SK-kan oleh Ketua Yayasan tempat bertugas, dengan syarat yang bersangkutan setelah studi bersedia bertugas kembali (sekurang-kurangnya 5 tahun) pada lembaganya dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai. 2. Calon Pengawas Madrasah semua jenjang binaan Kementerian Agama, minimal sudah mengabdi sebagai guru minimal 8 Tahun, untuk unsur kepala madrasah minimal sudah menjabat selama 4 tahun, berstatus PNS.

b) Berpendidikan S1 dari perguruan tinggi terakreditasi. c) Pengampu salah satu dari mata pelajaran berikut: Pendidikan Agama Islam (Akidah-Akhlak, Alqur’an-Hadist, Fikih, Sejarah dan Kebudayaan Islam), Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, d) Memiliki IPK minimal 2,75 pada pada jenjang pendidikan S1

e) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dibuktikan dengan sertifikat;a f) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah (NUPTK) atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NPK), terdaftar dalam SIMPATIKA dan Diutamakan yang sudah sertifikasi; g) Usia Maksimal 43 Tahun, terhitung per tanggal 31 Desember 2019.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang Kemenag yang membuka Seleksi Beasiswa S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah maka sebaiknya ibu bapak guru Download Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Juknis Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020


Dalam rangka peningkatan Mutu Pendidik dan Guru Madrasah maka Kemenag Buka Seleksi Beasiswa S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah, maka dari itu untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan kelengkapan berkasnya silahkan Unduh Juknis Beasiswa S2 Kemenag Untuk Guru dan Calon Pengawas Madrasah pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
beasiswa guru dan pengawas madrasah 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Beasiswa S2 Guru Madrasah dan Pengawas dari Kemenag Tahun 2019-2020 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Beasiswa Guru Madrasah langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 13 Juni 2019

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 merupakan Juknis Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 dimana dengan diterbitkannya Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 ini sebagai pedoman bagi pendidik madrasah dalam mengelola bantuan yang dimaksud. Besar harapan bahwa Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi pendidik PAI di Madarasah.
Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019, Juknis Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020, Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020, Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2019 ini disusun dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengawas pendidikan agama Islam (PAI) melalui Pokjawas PAI, maka untuk mendukung upaya tersebut Direktorat Pendidikan Agama Islam akan memberikan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI pada Tahun Anggaran 2019. Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019-2020.

Dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 disebutkan tujuan pemberian Bantuan Pemberdayaan pokjawas PAI yakni untuk mendukung kegiatan yang mengupayakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas PAI melalui organisasi profesi pengawas yaitu Kelompok Kerja Pengawas yang disingkat dengan POKJAWAS-PAI. Bantuan ini diberikan kepada Pokjawas-PAI, karena lembaga ini merupakan wadah bagi pengawas PAI dalam mengembangkan profesinya.

Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 menuliskan bahwa tingkatan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah yang bermutu, berkaitan dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme Guru dan Pengawas PAI. Lebih utama lagi bagi pengawas, karena pengawas PAI memiliki peran sangat penting dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam. Begitu pentingnya peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam yang menjadi bagian upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, maka tuntutan dan tanggungjawab yang harus dimiliki pengawas PAI juga menjadi lebih besar.

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019, Juknis Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020, Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020, Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020


Pemberian bantuan kepada pokjawas ini diharapkan dapat membantu organisasi pokjawas dalam menguatkan fungsi pengawas PAI dalam melaksanakan tugas supervisi akademik dan manajerial PAI pada sekolah secara efektif dan efisien, serta agar dapat melakukan pembimbingan dan pelatihan peningkatan profesionalisme guru PAI. Harapan kami agar buku Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 ini dapat dijadikan acuan dalam mengelola bantuan pemberdayaan Pokjawas PAI.

KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7249 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (POKJAWAS PAI) TAHUN ANGGARAN 2019-2020

Dalam Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 ditegaskan sebagai berikut Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS-PAI) sebagai lembaga profesi pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam peranannya meningkatkan penjaminan mutu pendidikan agama Islam di Sekolah dalam tugas kepengawasan dan supervisi pembelajaran PAI, maka perlu adanya bantuan pemberdayaan kepada lembaga profesi dimaksud;

Pedoman hukum dilaksanakannya program yang dimaksud sesuai dengan yang ada pada Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 yakni : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Tertulis dalam Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam bahwa Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (POKJAWAS-PAI) TAHUN ANGGARAN 2019. KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Tahun Anggaran 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Selain itu Juknis Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 juga menguraikan tentang keputusan KEDUA yaitu : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019. KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019

Di dalam Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 dijelaskan bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam yang bermutu di sekolah. Pengawas PAI berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepengawasan mencakup bidang akademik dan manajerial PAI. Pentingnya peran pengawas diamanatkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dan PMA nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Juga ditegaskan dalam uraian Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 bahwa Ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas berdasarkan peraturan tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, meliputi penyusunan program, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pemberdayaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru PAI, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilan pengawas PAI sesuai dengan tugas kepengawasan yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan dimaksud, Direktorat Pendidikan Agama Islam memberi bantun operasional bagi Pokjawas PAI dalam bentuk "Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019" yang selanjutnya diterbitkanlah Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam sebagai pedoman penggunaannya.

Agar bantuan tersebut dapat dipergunakan secara baik dan terarah, perlu disusun sebuah Petunjuk Tehnis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas Tahun Anggaran 2019-2020 sebagai acuan dalam pemanfaatan dana dimaksud dalam hal ini disebut sebagai Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020

Seperti yang tertuang dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 bahwa Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 adalah dana dari pemerintah dalam bentuk block grant untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan pada POKJAWAS PAI pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019 ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2015 masuk dalam jenis Bantuan Operasional.

Dalam Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 diuraikan bahwa Dana dari pemerintah dalam bentuk bantuan operasional dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan. Bantuan pemerintah kepada lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah ditetapkan berdasarkan SK PPK dan disahkan oleh KPA. Pencairan Dana Bantuan Operasional dilakukan melalui mekanisme : 1 Pembayaran Langsung (LS); atau 2. Mekanisme Uang Persediaan (UP)........ dst.

Juga dijelaskan dalam Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 bahwa Tujuan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Tahun Anggaran 2019-2020 ini disusun sebagai acuan bagi pihak terkait, dalam hal ini pengambil kebijakan, pengelola bantuan, dan Pokjawas PAI penerima; khususnya acuan dalam mengelola pendistribusian dana, memanfaatkan dana yang diterima untuk kegiatan pemberdayakan Pokjawas PAI serta sebagai bahan evaluasi terhadap program pemberian bantun dimaksud.

Dengan adanya Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam ini diharapkan pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan Pokjawas PAI tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatan mutu kepengawasan PAI. Adanpun tujuan diberikan bantuan pemberdayaan pokjawas PAI ini adalah :

1. Tujuan Umum ; Dana Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI tahun anggaran 2019 ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program dalam pemberdayaan dan peningkatan mutu pengawas PAI melalui POKJAWAS PAI telah ditetapkan

2. Tujuan Khusus ; Program pemberian Bantuan Pemberdayaan POKJAWAS PAI Tahun Anggaran 2019, mempunyai tujuan khusus antara lain : a. Dalam rangka memberdayakan dan memberikan pencerahan kepada POKJAWAS PAI agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat diimplemetasikan, sehingga lebih berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan.

b. Memotivasi agar pengurus dan anggota pokjawas PAI lebih bersemangat dan bergairah mewujudkan pokjawas PAI yang mereka kelola sebagai wahana/wadah komunikasi dan silaturahmi dalam upaya meningkatkan kompetensi pengawas PAI dalam supervisi akademik dan manajerial; pembinaan bagi pengawas PAI agar mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesi, pembinaan pengawas PAI dalam mengembangkan karir; dan yang terpenting lagi adalah meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalisme-an pengawas itu sendiri agar berjalan lebih optimal.

c. Memenuhi sebahagian sarana maupun peralatan yang dibutuhkan oleh Pokjawas PAI, seperti halnya : sarana, media, peralatan pengolah data, dan ATK. d. Memenuhi sebahagian dana taktis dalam melaksanakan kegiatankegiatan yang telah diprogramkan oleh pokjawas PAI penerima bantuan.

Untuk informasi yang lebih jelas dan lengkap mengenai Bantuan Kelompok Kerja Pengawa PAI Madrasah maka sebaiknya bapak ibu Guru Download Juknis Pemberian Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI 2019-2020 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020


Supaya info perihal Bantuan Pemberdayaan Pokjawas PAI Madrasah lebih detail maka silahkan rekan Guru sekalian Unduh Juknis POKJAWAS PAI Madrasah 2019-2020 Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidian Agama Islam pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis bantuan pokjawas pai 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Bantuan Kelompok Kerja Pengawas PAI 2019-2020 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis Guru Madrasah lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Rabu, 12 Juni 2019

Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020

Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 merupakan Penetapan Finalis FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019 yang berisi Daftar Finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019 dan diharapkan daftar nama ini segera diketahui oleh yang bersangkutan di tiap sekolah.
Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020, Penetapan Finalis FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019, Daftar Finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019

Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 ini diterbitkan dalam rangka penguatan pendidikan karakter dalam bidang Literasi, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP tingkat Nasional pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2019. Cabang yang dilombakan terdiri dari: 1. Cipta Cerpen, 2. Cipta Puisi, 3. Story Telling, 4. Berpantun dan 5. Menulis Esai;

b. bahwa Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP dilaksanakan tidak berjenjang, peserta mengirim naskah langsung ke Direktorat Pembinaan SMP. Sehingga perlu melaksanakan penilaian naskah untuk mendapatkan finalis masing-masing cabang lomba;

Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020, Penetapan Finalis FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019, Daftar Finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019 dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020


Selain tujuan yang tersebut di atas juga Penetapan Finalis FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 ini dalam upaya ; c. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebanyak 3.592 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) naskah telah terpilih sebanyak: 34 (tiga puluh empat) finalis cabang Cipta Cerpen, 34 (tiga puluh empat) finalis cabang Cipta Puisi; 34 (tiga puluh empat) finalis cabang Story Telling, 34 (tiga puluh empat) finalis cabang Berpantun dan 34 (tiga puluh empat) finalis cabang Menulis Esai;

d. bahwa para finalis yang telah terpilih sebagaimana pada butir "d" tersebut dipandang perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 ditegaskan pertimbangan : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

Disamping pertimbangan di atas di dalam Daftar Finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 juga dijelaskan pertimbangan lain diantaranya ; 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21325/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang pengangkatan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Tahun Anggaran 2019 Nomor: Sp DIPA 023.03.1.666032/2019, tanggal 5 Desember 2018; dan 8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 6078/D3/KP/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TENTANG FINALIS FESTIVAL LITERASI SEKOLAH (FLS) SMP TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019;

Pada Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 tercantum Pertama ; Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP tingkat Nasional tahun 2019 pada 5 cabang yaitu: 1. Cipta Cerpen, 2. Cipta Puisi, 3. Story Telling, 4. Berpantun dan 5. Menulis Esai;

Kedua ; Para peserta akan mengikuti Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Juli tahun 2019 di Jakarta, DKI;

Ketiga ; Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satker Direktorat Pembinaan SMP yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 023.03.1.666032/2019, tanggal 5 Desember 2018;

Keempat ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk informasi yang lebih lengkap perihal Penetapan Finalis FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 maka sebaiknya ibu bapak Guru Download Daftar Finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 Pdf pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020


Supaya sobat Guru bisa melihat Penetapan Finalis FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019 maka silahkan Unduh Pdf Daftar Finalis Festival Literasi Sekolah (FLS) SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
daftar peserta fls smp tingkat nasional 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Daftar Peserta FLS SMP Tingkat Nasional Tahun 2019-2020 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Lomba FLS langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Senin, 10 Juni 2019

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 merupakan Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK dimana Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 ini diharapkan dapat menjadi referensi panduan dalam mengakomodir bantuan kepada pendidik PAI.
Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019, Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020, Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK

Informasi beriut ini terkait PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PAI PADA TK (FKG PAI-TK) TAHUN ANGGARAN 2019 yang diperuntukkan bagi rekan Pendidik khusus PAI TK untuk itu kiranya di simak dengan baik terutama di akhir artikel.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) pada Taman Kanak-kanak melalui Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanakkanak (FKG PAI-TK), Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Tahun Anggaran 2019 akan memberikan Bantuan Pemberdayaan FKG-PAI TK. Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah serta termanfaat secara baik, maka perlu disusun Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019

Sesuai dengan yang diuraikan di dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 bahwa FKG PAI TK merupakan forum silaturrahim bagi guru pengembang PAI pada TK, yang bertujuan untuk : (a) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru kelas/Guru PAI pada TK, (b) menyetarakan kompetensi dan propfesionalisme guru PAI pada TK sehingga terwujud pemerataan mutu PAI di lingkungan TK, dan (c) memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi guru PAI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019, Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020, Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK dapat anda download pada tautan di bawah

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK Tahun 2019-2020


Berdasarkan Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK tertulis bahwa Program pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK ini sangat penting dan strategis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, FKG PAI TK sebagai forum strategis bagi pengembangan kompetensi guru di Taman Kanak-kanak terutama Guru pengembang pembelajaran PAI. Dengan pemberian bantuan kepada FKG PAI-TK ini, diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam menguatkan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PAI pada TK sehingga dapat melaksanakan tugas pengembangan pembelajaran PAI secara baik, dan benar.

Harapan bahwa dengan tersedianya Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG-PAI TK Tahun 2019 ini, akan mempermudah bagi setiap penerima bantuan dalam mengelola dana yang diterimanya secara baik dan benar, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta tepat guna.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga Juknis ini dapat diselesaikan, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan pemberdayaan FKG PAI TK ini.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7247 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 dijelaskan bahwa Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) sebagai lembaga profesi guru binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam peranannya meningkatkan mutu program pengembangan pembelajaran PAI dan peningkatan kompetensi guru PAI pada TK, maka perlu adanya bantuan pemberdayaan kepada lembaga profesi dimaksud;

b. bahwa Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019 tersebut harus dilaksanakan secara tepat, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan acuan yang jelas terhadap pengelolaan bantuan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019 ;

Beberapa pertimbangan terkait bantuan yang dimaksud dijelaskan dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 diantaranya Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019. KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019. KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019

Menurut yang tertulis di dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 bahwa sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selain itu pada Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK juga memberikan ulasan terkait Pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Disamping itu Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 juga memberikan penegasan perihal fungsi PAI dimana dikatakan bahwa fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penegasan dalam Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK tersebut juga dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sehingga apa yang dijelaskan dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 di atas bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (uswatun hasanah) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.

Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK menyimpulkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan kata lain, GPAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan transfer of knowledge, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan transfer of values atau ethics. Upaya transfer of values atau ethics sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakan kembali nilai-nilai spiritual dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Untuk lebih jelasnya tentang Penjelasan Juknis FKG PAI TK maka sebaiknya rekan guru sekalian Download Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK Tahun 2019-2020


Agar informasi yang bapak dan ibu Guru dapatkan lebih lengkap terkait Bantuan Pemberdayaan FKG TK yang dimaksud maka silahkan sobat pendidik Unduh Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis bantuan fkg pai tk 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Jumat, 31 Mei 2019

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler untuk jenjang Sekolah Dasar dan Menengah
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru yang melaksanakan tugas, perlu diberikan honor melalui bantuan operasional sekolah regular; b. bahwa persentase pemberian honor guru yayasan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui bantuan operasional sekolah regular, belum dapat menunjang kesejahteraan guru yayasan;

c. bahwa untuk meningkatkan persentase pemberian honor guru yayasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler ini dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER.

Pasal I Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

Berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK maka Tujuan Umum BOS Reguler ; 1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah. 2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Tujuan Khusus BOS Reguler ; 1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk: a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

Waktu Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah 1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah; 2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun; 3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;

Untuk mengunduh Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler silahkan menuju ke bawah pada tautan di bagian akhir artikel.

4. pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; b. melakukan evaluasi tiap tahun; dan c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan: 1) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; 2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah;

3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan 4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER tediri dari Tim BOS Reguler Pusat 1. Tim Pengarah a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); c. Kementerian; d. Kementerian Keuangan; dan e. Kementerian Dalam Negeri. 2. Penanggung Jawab Umum a. Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian. b. Anggota : 1) Sekretaris Jenderal Kementerian;

2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); 3) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 3. Penanggungjawab Program BOS Reguler

a. Ketua : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian. b. Anggota : 1) Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian; 2) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian; 3) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian; 4) Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian; 5) Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan; 6) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Kementerian Dalam Negeri;

7) Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); 8) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian; 9) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian; dan 10) Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian.

Tim BOS Reguler Provinsi 1. Struktur Keanggotaan Gubernur membentuk tim BOS Reguler provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas: a. Pengarah : gubernur b. Penanggung Jawab 1) Ketua : sekretaris daerah provinsi 2) Anggota : a) kepala dinas pendidikan provinsi; b) kepala dinas, badan, atau biro pengelola keuangan daerah. c. Tim Pelaksana Program BOS Reguler 1) tim pelaksana SD dan SMP;

2) tim pelaksana SMA; 3) tim pelaksana SMK; 4) tim pelaksana SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; 5) sekretariat; 6) penanggung jawab data: a) penanggung jawab data BOS Reguler SD dan SMP; b) penanggung jawab data BOS Reguler SMA; c) penanggung jawab data BOS Reguler SMK; d) penanggung jawab data BOS Reguler SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan e) unit publikasi atau hubungan masyarakat (dari unsur dinas pendidikan provinsi).

Koordinasi antartim pelaksana program BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan provinsi. Struktur tim BOS Reguler provinsi dapat disesuaikan pada daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS Reguler dan struktur kedinasan.

Tugas tim BOS Reguler provinsi menurut yang ada di dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK sebagai berikut: a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi BOS Reguler Sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS Reguler yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;

c. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah provinsi dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler berdasarkan Dapodik; d. mempersiapkan NPH antara Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler SD dan SMP berdasarkan Dapodik;

e. melakukan penandatangan NPH atas nama Gubernur dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mewakili SD dan SMP; f. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;

g. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota atau Sekolah; h. memberikan sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler pada Sekolah dengan melibatkan kepala Sekolah, pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;

Untuk informasi yang lebih lengkap maka disarankan kepada bapak dan ibu Guru untuk mengunduh Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler 


Agar informasi yang ibu dan bapak guru dapatkan lebih terperinci maka segera Download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
permendikbud perubahan juknis bos 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis BOS langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 23 Mei 2019

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Pokok Pensiunan PNS

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya merupakan sebuah Peraturan yang berasal dari BKN Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan. 2. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia. 3. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain. 4. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandungl anak yang disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Orang Tua adalah ayah kandung danlatau ibu kandung dari PNS. 6. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang

undangan. 7 . Tewas adalah suatu kondisi pada saat PNS meninggal: a. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019


c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan latau d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu. 8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN PENYESUAIAN PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Petunjuk teknis Penetapan dan latau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya digunakan oleh pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan JandalDudanya.

Penetapan Pensiun Pokok PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan pada pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan bagi PNS yang mendapatkan hak pensiun sejak 1 Februari 2OI9.

Penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi: a. Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2015; dan b. Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2OI9 yang pensiun pokoknya telah ditetapkan I dise suaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Bagian Kedua Penetapan Pensiun Pasal 3 (1) PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun sejak 1 Februari 2019, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-l sampai dengan Daftar A-XUI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. pensiun JandalDuda PNS, pe nsiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-l sampai dengan Daftar C-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Cara melaksanakan penetapan pensiun pokok PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pasal 4 (1) Pensiun PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OI9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI9, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2OI9 dan seterusoy?, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XUI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Untuk mengunduh Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya silahkan menuju ke bawah pada tautan yang ada di akhir artikel. 

b. pensiun JandalDuda PNS, pe nsiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar B-l sampai dengan Daftar B-lV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar C-l sampai dengan Daftar CIV Lampiran I yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar D-l sampai dengan Daftar D-lV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (21 Bagi PNS yang pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI5 tetapi belum mcncapai batas usia pensiun, maka pensiun pokoknya disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun PNS, pensiun JandalDuda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala BKN sebagai dasar pembayaran pensiun. (41 Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara individu/ perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Cara melaksanakan penetapan kembali pensiun pokok PNS, pensiun JandalDuda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sesuai contoh sebagaimana tercantLlm dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat Penyesuaian Pensiun Pasal 5 Pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2OI9 dan sebelum tanggal I Januari 2019, perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JandaDudanya.

Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI5, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019;

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang penyesuaian Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda maka silahkan Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019


Agar informasi yang anda dpatkan lebih rinci tentang Juknis Penyesuaian Pensiun maka silahkan Unduh Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
peraturan bkn tentang pokok pensiun 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya ini ke rekan anda agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

RPP dan Silabus

PH

UNBK