Dapodikdasmen Info: Pedoman
Tampilkan postingan dengan label Pedoman. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pedoman. Tampilkan semua postingan

Senin, 10 Juni 2019

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 merupakan Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK dimana Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 ini diharapkan dapat menjadi referensi panduan dalam mengakomodir bantuan kepada pendidik PAI.
Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019, Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020, Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK

Informasi beriut ini terkait PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PAI PADA TK (FKG PAI-TK) TAHUN ANGGARAN 2019 yang diperuntukkan bagi rekan Pendidik khusus PAI TK untuk itu kiranya di simak dengan baik terutama di akhir artikel.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam (PAI) pada Taman Kanak-kanak melalui Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanakkanak (FKG PAI-TK), Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Tahun Anggaran 2019 akan memberikan Bantuan Pemberdayaan FKG-PAI TK. Agar bantuan dimaksud dapat dimanfaatkan secara lebih seksama dan terarah serta termanfaat secara baik, maka perlu disusun Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019

Sesuai dengan yang diuraikan di dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 bahwa FKG PAI TK merupakan forum silaturrahim bagi guru pengembang PAI pada TK, yang bertujuan untuk : (a) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru kelas/Guru PAI pada TK, (b) menyetarakan kompetensi dan propfesionalisme guru PAI pada TK sehingga terwujud pemerataan mutu PAI di lingkungan TK, dan (c) memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi guru PAI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019, Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020, Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK dapat anda download pada tautan di bawah

Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK Tahun 2019-2020


Berdasarkan Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK tertulis bahwa Program pemberian Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK ini sangat penting dan strategis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, FKG PAI TK sebagai forum strategis bagi pengembangan kompetensi guru di Taman Kanak-kanak terutama Guru pengembang pembelajaran PAI. Dengan pemberian bantuan kepada FKG PAI-TK ini, diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam menguatkan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalisme guru PAI pada TK sehingga dapat melaksanakan tugas pengembangan pembelajaran PAI secara baik, dan benar.

Harapan bahwa dengan tersedianya Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG-PAI TK Tahun 2019 ini, akan mempermudah bagi setiap penerima bantuan dalam mengelola dana yang diterimanya secara baik dan benar, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta tepat guna.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan FKG PAI-TK Tahun Anggaran 2019, atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga Juknis ini dapat diselesaikan, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan pemberian dana bantuan pemberdayaan FKG PAI TK ini.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7247 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 dijelaskan bahwa Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) sebagai lembaga profesi guru binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam peranannya meningkatkan mutu program pengembangan pembelajaran PAI dan peningkatan kompetensi guru PAI pada TK, maka perlu adanya bantuan pemberdayaan kepada lembaga profesi dimaksud;

b. bahwa Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019 tersebut harus dilaksanakan secara tepat, cepat, transparan dan akuntabel, maka diperlukan acuan yang jelas terhadap pengelolaan bantuan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019 ;

Beberapa pertimbangan terkait bantuan yang dimaksud dijelaskan dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 diantaranya Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN FORUM KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TK (FKG-PAI TK) TAHUN ANGGARAN 2019. KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam pada TK (FKG-PAI TK) Tahun Anggaran 2019. KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019

Menurut yang tertulis di dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 bahwa sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selain itu pada Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK juga memberikan ulasan terkait Pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Disamping itu Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 juga memberikan penegasan perihal fungsi PAI dimana dikatakan bahwa fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penegasan dalam Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK tersebut juga dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sehingga apa yang dijelaskan dalam Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 di atas bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (uswatun hasanah) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.

Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK menyimpulkan bahwa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan kata lain, GPAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan transfer of knowledge, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan transfer of values atau ethics. Upaya transfer of values atau ethics sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka menegakan kembali nilai-nilai spiritual dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Untuk lebih jelasnya tentang Penjelasan Juknis FKG PAI TK maka sebaiknya rekan guru sekalian Download Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK 2019-2020 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG PAI TK Tahun 2019-2020


Agar informasi yang bapak dan ibu Guru dapatkan lebih lengkap terkait Bantuan Pemberdayaan FKG TK yang dimaksud maka silahkan sobat pendidik Unduh Juknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam FKG PAI-TK pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis bantuan fkg pai tk 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Bantuan Pemberdayaan FKG (Forum Komunikasi Guru) PAI TK Tahun 2019-2020 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 30 Mei 2019

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru merupakan Juklak Aplikasi SiDiNA yang berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA dimana aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai pelaporan pemantauan kehadiran aparatur negara terkait cuti mereka selama lebaran.
Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru, Juklak Aplikasi SiDiNA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA

Aplikasi SiDiNA adalah sebuah Sistem Informasi Kehadiran ASN Nasional yang digunakan sebagai input data kehadiran para aparatur negara sehingga akan diketahui mana yang menabha libur sesudah lebaran dan mana yang disiplin terhadap aturan.

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru, Juklak Aplikasi SiDiNA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru


1. Melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.

2. Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman aplikasi tersebut. Adapun username dan password yang digunakan adalah sama dengan username dan password pada aplikasi e-formasi.

3. Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud angka 3 dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 10 Juli 2019.

Berdasarkan petikan edaran MenPANRB di atas maka jelaslah bahawa Aplikasi SiDiNA wajib digunakan dalam inputan data kehadiran seorang aparatur negara, oleh karena itu berikut ini kami sediakan Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA ini diharapkan dapat membantu anda dalam melakukan pelaporan kehadiran terkait dengan edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Birokrasi Negara bahwa kehadiran akan selalu dipantau.

Berikut beberapa petikan dari Juklak Aplikasi SiDiNA sebagai berikut ;

1. Untuk login ke Aplikasi SiDina, silahkan ambil Username dan Password-nya pada Aplikasi Formasi. 2. Masuk ke Aplikasi Formasi dengan alamat http://formasi.menpan.go.id

a) Login Aplikasi Formasi di kelola oleh Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian/BKD atau unit yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap Instansi;

b) Instansi adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota;

c) Login ke dalam Aplikasi Formasi sebagai Admin Instansi. 3. Kemudian masuk ke dalam Menu Profil Pengguna. 4. Username dan Password Aplikasi SiDina, berada pada bagian kanan (Pengumuman)

Untuk informasi yang lebih lengkap dan disertai penjelasan bergambar maka silahkan anda Download Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru


Silahkan anda Unduh Juklak Aplikasi SiDiNA atau Panduan Aplikasi SiDiNA yang lengkap dengan gambar pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
panduan aplikasi sidina terbaru 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru ini ke rekan anda agar bermanfaat. Dapatkan update SiDiNA langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disni >> Follow

Sabtu, 25 Mei 2019

Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Terbaru Tahun 2019

Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Terbaru Tahun 2019 merupakan Pedoman yang mengatur tenang tata cara pemberlakua dan persiapan akreditasi suatu sekolah atau madrasah yang juga seiring dengan petunjuk yang dinamakan Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 yang diperlukan bagi rekan pendidik yang sekolah atau madrasahnya akan diakreditasi.
Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019, Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019

Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 ini disusun sebagai manifestasi fungsi dan tanggung jawab BANS/M dalam melaksanakan program akreditasi sekolah/madrasah. Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 ini memuat garis-garis besar kebijakan BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2019 yang dalam implementasinya akan dituangkan dalam Panduan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah.

Pada tahun 2019, kelembagaan BAN-S/M mengalami proses transformasi yang cukup signifikan, yaitu mengalami perubahan arah secara fundamental yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, sebagai konsekuensi logis dari terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpusat yang merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur urusan akreditasi menjadi wewenang Pemerintah.

Terbitnya Permendikbud tersebut mengubah kelembagaan BAN-S/M, yang memiliki wewenang untuk membentuk dan menetapkan anggota BAN-S/M Provinsi, yang sebelumnya menjadi wewenang Gubernur. Kedua, dari aspek pendanaan, pelaksanaan akreditasi sepenuhnya menjadi beban Pemerintah melalui APBN.

Sedangkan peran pemerintah daerah difokuskan pada persiapan dan tindaklanjut hasil akreditasi. Ketiga, pada tahun 2019 arah kebijakan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah mengalami pergeseran yang lebih menekankan pada performance, daripada compliance. Pergeseran pendekatan tersebut diperlukan sebagai upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continous improvement, yaitu perubahan akreditasi sekolah/madrasah ke arah yang lebih baik.

Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 atau Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019


Akreditasi pada akhirnya tidak lagi bertumpu pada penilaian yang bersifat administratif, tetapi diarahkan menuju pemenuhan mutu yang lebih substantif. Keempat, sistem pelaksanaan akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sispena-S/M) . Sispena-S/M yang telah diperkenalkan sejak tahun 2017 ini merupakan terobosan BAN-S/M untuk menyederhanakan proses pelaksanaan akreditasi.

Dengan Sispena-S/M, asesor didorong untuk melakukan asesmen yang secara langsung bersentuhan dengan mutu satuan pendidikan. Upaya ini akan dilakukan melalui dukungan kebijakan integrasi data yang dilakukan antara Sispena-S/M dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama.

Dengan terbitnya Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah ini, BAN-S/M provinsi dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah secara objektif, adil, profesional, komprehensif, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah ini dapat diperbanyak atau diunduh melalui situs web dengan alamat http://bansm.kemdikbud.go.id. Atas kerja sama dan dukungan berbagai pihak, BAN-S/M menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha dan amal baik kita semua. Amin.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang Akreditasi menjelaskan bahwa:

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Standardisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dari pengelola pendidikan untuk mencapai standar yang ditetapkan.

Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Pada pasal 1 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya, pada pasal 8 dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M adalah

(a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; (b) merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri; (c) menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi;

(d) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat Akreditasi; (e) merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas Kementerian; (f) mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut hasil Akreditasi;

(g) membina dan mengevaluasi BAN Provinsi; (h) memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi; (i) menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan Pendidikan; (j) melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri; (k) melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan (l) melaksanakan ketatausahaan BAN

Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi (BAN-S/M Provinsi), sebagaimana tercantum pada pasal 11 butir (a). Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-S/M Provinsi dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (6) Berdasarkan uraian di atas, BAN-S/M perlu menyusun Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, prinsip, norma, dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Untuk mengunduh Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 dan Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019  silahkan menuju ke bawah pada tautan yang ada di akhir artikel.

Pengertian Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Tujuan dan Manfaat Akreditasi berdasarkan Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk: (1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP; (2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; (3) memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan (4) memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai: (1) acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah; (2) umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah;

(3) motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; (4) bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta

(5) acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/ madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya.

Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah bermutu. Bagi masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Bagi peserta didik, hasil akreditasi mampu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu. Bagi pemerintah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan yang ada di dalam Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 yakni sebagai berikut ;

Akreditasi sekolah/madrasah yang komprehensif dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah, memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pengetahuan ; Yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/ madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya.

2. Akuntabilitas ; Yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

3. Pembinaan dan pengembangan ; Yaitu sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Prinsip-prinsip Akreditasi berdasarkan yang dimuat di dalam Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 dan Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional.

1. Objektif ; Dalam pelaksanaan penilaian akreditasi sekolah/madrasah, berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

2. Komprehensif ; Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, penilaian meliputi berbagai aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh, yang menunjukkan komponen dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah.

3. Adil ; Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama, tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja yang sama dan tidak diskriminatif.

4. Transparan ; Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme, jadwal, sistem penilaian, dan hasil akreditasi, disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabel ; Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil penilaian atau keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Profesional ; Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian persiapan, pelaksanaan, dan hasil akreditasi dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Tujuan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan penjelasan yang ada di dalam Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 dan Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019

Pedoman akreditasi sekolah/madrasah ini dimaksudkan sebagai: (1) acuan BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah; (2) acuan sekolah/madrasah untuk menyiapkan diri dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan akreditasi;

(3) acuan dalam mengevaluasi program-program sekolah/madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan; dan (4) alat manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas akreditasi.

Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai gambaran Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrash di atas maka silahkan Download Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 atau Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019


Agar penjelasan dan uraian yang anda dapatkan seputar Akreditasi Sekolah atau Madrasah lebih detail maka sebaiknya anda Unduh Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 atau Pos Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019 pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
pedoman akreditasi sekolah madrasah terbaru 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah Terbaru Tahun 2019 ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Akreditasi lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Rabu, 22 Mei 2019

Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019

Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 merupakan sebuah Surat Edaran Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila yang juga disertai dengan Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019. Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019 serta Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila ini dapat anda unduh gratis.
Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019, Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2019

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadi Hari Libur Nasional, mulai Tahun 2017. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa 1 Juni 2016.

Ketetapan di atas berdasar pada penyelidikan yang mendalam atas naskah otentik risalah sidang "Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan" yang mencatat bahwa pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno yang mencetuskan untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar Negara. Isi pidato tersebut kemudian dijadikan bahan dasar oleh Panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Kemudian hasil panitia kecil dibahas dalam sidang PPKI dan ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan merayakan hari lahirnya Pancasila, bangsa ini hendak mengenang peristiwa yang dihasilkan melalui dialog yang sedemikian mendalam dan demokratis dari "founding fathers and mothers" bangsa kita. Para pendiri bangsa ini secara terbuka dapat menerima berbagai pikiran dan gagasan, dan meramunya menjadi konsensus dasar bernegara.

Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019, Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019


Dengan penetapan Pancasila selanjutnya disusun Undang-Undang Dasar negara RI yang secara substantif dibuat demi terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan latar belakang sejarah seperti itu, layaklah bangsa ini merayakan hari lahir Pancasila setiap tahun, dan merasakan bahwa Pancasila membuat bangsa ini bersatu, dan menjadi motivasi untuk berbagi, sekaligus memberikan semangat bagi putra-putri bangsa ini untuk leluasa menikmati kehidupan yang sejahtera, yang menjadi basis munculnya prestasi yang sebaik-baiknya.

Perayaan yang sedemikian akan membuat peringatan 1 Juni menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama sebagai bangsa, yang dalam kesatuannya berkomitmen membangun kemandirian bangsa dan negara. Dengan merayakan hari lahir Pancasila, bangsa Indonesia berkomitmen untuk mengarusutamakan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komitmen itulah yang dapat memandu bangsa ini untuk bersama-sama meraih cita-cita yang gemilang. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, bangsa ini diharapkan dapat menghayati dengan mendalam makna kesatuan dan persatuan, dimana warganya dengan latar belakang yang majemuk dapat bertemu, saling memahami dan bersepakat.

Merayakan hari Pancasila berarti kita menguatkan fondasi berbangsa, dan merasakan indahnya bersatu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan masyarakat beragam untuk mencapai cita-cita bangsa. Peringatan hari lahir Pancasila pada tahun 2019 ini juga diharapkan dapat menunjukkan cara-cara khas berbagi dalam peri kehidupan sehari-hari anak-anak bangsa. Peringatan hari lahir Pancasila perlu ditandai dengan semangat gotong royong, terutama dalam persiapan dan penyelanggaraannya.

Dengan semangat gotong royong perayaan ini menjadi milik bersama. Dengan semangat persatuan dan gotong-royong di atas, peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2019 ini juga dimaksudkan untuk merekatkan persatuan bangsa yang didukung oleh semangat kebersamaan dan saling menunjang. Dengan demikian masyarakat dapat melihat bahwa Pancasila telah menjadi inspirasi untuk bersatu.

B. DASAR : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 4. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.584/M.Sesneg/Set/KK. 10.00/05/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Hari Lahir Pancasila Tahun 2019.

C. TUJUAN : 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia akan sejarah, filosofi dan nilai nilai Pancasila; 2. Mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3. Memperkokoh Inklusi Sosial ditengah kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas; Memperkuat Keadilan Sosial ditengah makin meluasnya kesenjangan (disparitas) sosial antar pelaku ekonomi, antar daerah, antar bidang, antar sektor dan antar wilayah;

5. Memperkuat Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan Sosial Politik, Ekonomi dan budaya melalui proses Pelembagaan Pancasila; 6. Menumbuhkan Keteladanan Pancasila di ruang publik ditengah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat.

D. SASARAN KEGIATAN : 1. Meningkatnya diskursus tentang Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Menguatnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong kearah inklusi sosial; Makin berkembangnya wawasan dan praktik-praktik pembelajaran multikukturalisme serta makin menguatnya budaya kewargaan; Menguatnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi; Menguatnya wawasan ideologi Pancasila dikalangan penyelenggara Negara dan masyarakat; 6. Menguatnya gerakan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik.

PENYELENGGARAAN A. AZAS ; 1. Azas Karakter Bangsa; Menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Azas Kesatuan: Menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum pemersatu Bangsa.

Untuk mengunduh Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019, Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila silahkan menuju ke bawah di akhir artikel.

Azas Inklusi (kerukunan) Sosial: Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan tonggak baru bagi upaya untuk memperkuat kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi (kerukunan) sosial. Azas Keadilan sosial: Peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menumbuhkan kesadaran baru untuk mempersempit kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi ekonomi, antar daerah, antar bidang, antar sektor dan antar wilayah.

Azas Keteladanan Pancasila: Menjadikan Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum tumbuhnya Gerakan Pengarusutamaan Pancasila di ruang Publik. 6. Azas Manfaat: Kemanfaatan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Hari

Lahir Pancasila. B. CIRI Kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila bercirikan;

1. Mencerminkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Pancasila; 2. Menumbuhkembangkan dan memperkokoh karakter dan jati diri bangsa; 3. Dilaksanakan untuk memperkokoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Dilaksanakan dengan khidmat dengan mengutamakan fungsi dan kemanfaatan peringatan Hari Lahir Pancasila; 5. Dilaksanakan dengan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperingati hari lahir Pancasila.

Program dan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dikemas dalam kegiatan yang hendaknya tidak bersifat seremonial belaka, melainkan diisi dengan berbagai praktik kebajikan Pancasila sebagai wujud Implementasi kelima sila Pancasila dalam laku hidup diberbagai bidang.

Berbagai kegiatan bisa dilaksanakan oleh aparatur Negara dan masyarakat di seluruh tanah air, terutama dalam menguatkan simpul-simpui persatuan dalam keragaman, menggalang semangat berbagi, dan bermitra usaha melintasi batas-batas identitas dan golongan, serta memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik dan prestasi anak anak bangsa di berbagai bidang sebagai wujud pengamalan Pancasila

A. Sosialisasi dan Publikasi ; 1. Menyusun, mencetak, dan mendistribusikan Buku Pedoman; 2. Menginformasikan pada Instansi Pusat, Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swasta, dan Lembaga lainnya untuk melaksanakan upacara bendera, rangkaian kegiatan, acara puncak peringatan hari lahir Pancasila di lingkungannya masing-masing;

3. Menghimbau stasiun Radio dan Televisi untuk mengumandangkan lagu-lagu wajib nasional dan berkenaan dengan momentum Peringatan hari lahir Pancasila; Mempublikasikan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, media online dan lain-lain;

5. Menghimbau instansi/Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swasta dan Masyarakat untuk memperingati √ľan membuat spanduk, leaflet, pamflet, brosur serta bentuk media publikasi lainnya. B. Kegiatan Yang Menumbuhkan Keyakinan Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. BPIP dan Kementerian/Lembaga terkait menyelenggarakan Peringatan Hari

Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2019; 2. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan instansi terkait menyelenggarakan kegiatan sesuai azas dan ciri kegiatan yang terdapat dalam pedoman.

Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 


Pedoman Penyelenggaraan dan Logi Hari Pancasila berikut ini dapat anda unduh gratis berdasarkan kode download yang ada dalam kurung dengan perincian sebagai berikut :

Buku Panduan Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ( panduan )

Surat Edaran Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ( edaran )

Tema Logo Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ( temalogo )
 
Silahkan anda Download Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019 sesuai dengan kode download yang ada di dalam kurung di atas pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
panduan    edaran    temalogo 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ini ke rekan guru anda supaya bermanfaat. Dapatkan update Pedoman lainnya lansung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 16 Mei 2019

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyensoran

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyensoran merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN link download ada di akhir artikel, silahkan cek di bagian paling bawah artikel.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.

4. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.

5. Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.

6. Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.

7. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Link Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ada di akhir artikel silahkan cek di bagian bawah

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019


Pasal 2 (1) Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.

(2) STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:

a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;

b. penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan

c. penentuan penggolongan usia penonton.

(3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film.

Pasal 3 (1) Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

(2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Film cerita; dan b. Film noncerita.

(3) Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita.

(4) Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi.

(5) Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. poster; b. stillphoto; c. slide; d. klise; e. thriller; f. banner; g. pamflet; h. brosur; i. baliho; j. spanduk; k. folder; l. plakat; dan m. sarana publikasi dan promosi lainnya.

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Bagian Kesatu Pedoman Penyensoran

Pasal 4 Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Pasal 5 Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan: a. acuan utama; dan b. acuan pendukung.

Pasal 6 Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;

b. tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan

c. nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Pasal 7 Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. judul yang merupakan miniatur isi bahasan ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif;

b. adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;

c. dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan simbol komunikasi nonverbal; dan

d. teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Bagian Kedua Kriteria Penyensoran

Pasal 8 Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi: a. kekeeraasan, perjuudiiyan, naark0tika, psiik0tr0piiika dan zaaat aaadiiiikt!f lainnya; b. P0rn0ograaafi; c. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan; d. agama; e. hukum; f. harkat dan martabat manusia; dan g. usia penonton Film.

Pasal 9 Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung keeekeeerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

a. adegan tawuran, pengeroyokan, penyiiiksaaaan, penuuuusuuukaaan, penyeeeembeliiiihaaan, muuuut!las111, phembaaaaachokkan secara khashar dan ghanaaaas, dan/atau adegan lain yang sejenis;

b. manusia atau hewan yang bagian tubuh berdahhhrah-dahhhhrah, terpotong-potong, kondisi yang mengenaskan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis; c. adegan buhhhnhhuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang Pedoman di atas maka silahkan Unduh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019


Agar informasi yang anda dapatkan lebih detail maka silahkan anda Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran pada tautan yang tersedia di bawah ini
permendikbud empat belas    update permendikbud 
Jangan lupa share informasi tentang Unduh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ini ke teman anda agar bermanfaat. Dapatkan update Permendikbud lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 09 Mei 2019

Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional SMK Tahun 2019

Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional SMK Tahun 2019 merupakan sebuah buku panduan resmi yang kemudian diterbitkan dengan sebutan Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019.
Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019, Juknis Lomba Pidato Bahasa Jepang SMK

Peningkatan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang bagi siswa SMK di era revolusi industri 4.0. sudah merupakan suatu kebutuhan penting. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang merupakan modal bagi para lulusan SMK agar dapat bersaing, berkarya, dan berkolaborasi di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Di samping itu, kemampuan mengkomunikasikan gagasan atau pendapat maupun kemampuan menanggapi isu-isu terkini dalam bahasa Jepang merupakan hal penting dalam proses peningkatan karir dan telah menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMK terus berupaya memotivasi guru dan siswa SMK untuk terus meningkatkan keterampilan berbahasa Jepang.

Lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional bagi siswa SMK tahun 2019 didesain dan dilaksanakan untuk menjadi salah satu forum bagi siswa SMK melaksanakan unjuk keterampilan berbahasa Jepang, yang di dalamnya terintegrasi keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagaimana tuntutan di kecakapan abad ke 21.

Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang SMK


Agar pelaksanaan lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional bagi siswa SMK tahun 2019 ini berjalan baik, dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, seperti dari Dinas Pendidikan, Kepala SMK, Guru, dan siswa SMK serta dunia usaha/industri. Semoga lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional bagi siswa SMK tahun 2019 ini berjalan dengan baik dan membawa manfaat. Selamat berlomba. Selamat berprestasi.

“Bahasa adalah jendela dunia”. Pepatah ini menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa asing selain Bahasa Ibu.

Lomba Pidato Bahasa Jepang bagi siswa SMK tingkat nasional tahun 2019 diselenggarakan untuk meningkatkan dan menyegarkan kemampuan berbahasa asing bagi siswa SMK pada umumnya, dan bahasa Jepang pada khususnya.

Tuntutan peningkatan kemampuan berbahasa asing ini sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Hal ini mengindikasikan bahwa, untuk mampu berkarya dan berkompetisi pada tingkat nasional maupun internasional, siswa SMK dari berbagai program keahlian harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Mengingat adanya keterbatasan, maka pada tahun 2019 lomba dilaksanakan secara daring (online).

Agar siswa SMK di Indonesia dapat mempersiapkan diri sebagai tenaga kerja terampil tingkat menengah dalam dunia kerja ditingkat nasional maupun internasional, siswa SMK perlu diberi motivasi belajar bahasa asing melalui pelaksanaan lomba pidato bahasa Jepang ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa SMK untuk mempelajari dan menguasai bahasa asing yaitu bahasa jepang.

Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan lomba, perlu dirancang mekanisme lomba sebagaimana diatur dalam pedoman lomba ini.

Sebagaimana yang terdapat dalam Juknis Lomba Pidato Bahasa Jepang SMK maka Tujuan Lomba sebagai berikut ;

Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional Tahun 2019 bagi Siswa SMK ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan motivasi siswa SMK belajar bahasa asing, khususnya bahasa Jepang;

2. Menciptakan forum bagi siswa SMK untuk unjuk kemampuan berkomunikasi bahasa Jepang di tingkat nasional;

3. Memberikan penghargaan bagi siswa SMK yang berprestasi dalam bahasa Jepang;

4. Memberikan inspirasi bagi guru Bahasa Jepang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas maupun diliar kelas.

Sesuai dengan apa yang tertera pada Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 maka WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN diuraikan sebagai berikut ;

Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional Tahun 2019 bagi Siswa SMK ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pra-registrasi, registrasi, babak penyisihan, babak semi final, dan babak final, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pra-Registrasi: Video Conference (Vicon) pada hari Kamis, 9 Mei 2019 jam 10.00 WIB

2) Registrasi secara daring: pada tanggal 13-17 Mei 2019. Calon Peserta mengirimkan dokumen persyaratan lomba

3) Penyisihan: tgl 17-31 Mei 2019 (oleh dewan juri) untuk menyeleksi 20 semi finalis.

4) Pengumuman semi finalis: tgl 1 Juni 2019

5) Unggah video paling lambat tanggal 15 Juni 2019

6) Penilaian pada tanggal 15-24 Juni 2019, dewan juri mempelajari dan menilai video

7) Video Conference: 1-2 Juli 2019 (diinformasikan di laman PSMK tanggal 25 Juni 2019)

8) Pengumuman finalis: Jumat, 5 Juli 2019

9) Grand Final: 25-29 Juli 2019 di Jakarta

PERSYARATAN PESERTA LOMBA berdasarkan Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 antara lain sebagai berikut ;

1. Siswa SMK kelas 10 atau 11 di tahun pelajaran 2018-2019 yang dibuktikan dengan surat keterangan/fotocopy rapor terakhir yang dilegalisir.

2. Peserta lomba adalah individu atau per orang, dan tidak ada batasan jumlah peserta per propinsi.

3. Peserta yang masuk ke babak final, menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar dan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Propinsi pada saat tatap muka dengan Juri.

4. Siswa penutur jati (native speaker) atau generasi pertama dari penutur jati tidak diperkenankan mengikuti lomba.

5. Peserta tidak pernah tinggal di Jepang lebih dari 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Jika melirik pada apa yang tertulis pada Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 maka MATERI LOMBA diantaranya ;

Setiap peserta lomba menyiapkan bahan pidato dengan memilih judul atau tema pidatonya dari pilihan yang tersedia yakni : Isu sosial, Kehidupan sehari-hari, Keluarga dan Sekolah

Isi naskah pidato:

1. mengangkat isu terkini terkait tema yang dipilih.

2. mengintegrasikan 5W1H, yang artinya menyatakan secara jelas topik/isu yang dibahas, faktor penyebab, mengkritisi isu yang diangkat, dan alternatif apa yang bisa diajukan sebagai solusi atau memberikan inspirasi.

3. Tidak mengandung ujaran kebencian, berita bohong, SARA.

4. Naskah yang disajikan belum pernah diikutsertakan dalam lomba, dan merupakan karya orisinil peserta lomba.

Sedangkan untuk MEKANISME LOMBA nya jika didasarkan pada ulasan di dalam Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 maka alurnya sebagai berikut ;

1. Pra-registrasi

Video conference antara panitia lomba Dit. PSMK, dewan juri, dan warga sekolah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 pukul 10.00 WIB sampai selesai, untuk mendiskusikan dan menyamakan persepsi tentang kegiatan lomba pidato.

Untuk berpartisipasi dalam video conference ini, dapat membuka Link: https://tinyurl.com/lombasmk2019

2. Registrasi

Siswa SMK melakukan registrasi secara daring (online) pada tanggal 13-17 Mei 2019 di laman berikut: http://psmk.kemdikbud.go.id/pendaftaranlomba-bahasa

Registrasi dan pengiriman dokumen setelah tanggal 17 Mei 2019 tidak akan diproses. Untuk registrasi, peserta melampirkan:

a. Formulir pendaftaran yang sudah diisi.

b. Surat pernyataan bermaterai tentang keaslian naskah pidato dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba.

c. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah tinggal di Jepang selama lebih dari 6 (enam) bulan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

d. Fotokopi rapor terakhir yang dilegalisir.

e. Naskah pidato, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk informasi yang lebih lengkap dan rinci silahkan anda Download Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang SMK


Silahkan bapak dan ibu Guru atau adik pelajar sekalian untuk Unduh Juknis Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
pedoman lomba pidato bhs jepang smk   update pedoman lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Unduh Pedoman Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional bagi Siswa SMK Tahun 2019 ini ke teman anda yang lain agar bermanfaat. Dapatkan update Pedoman lomba lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Rabu, 08 Mei 2019

Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi

Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi merupakan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas dalam rangka persiapan Pelaksanaan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Taman-Kanak-kanak Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2019.
Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi, Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019, Pedoman Pemilihan Pengawas TK Berprestasi 2019, Pedoman Pemilihan GTK TK Berprestasi 2019

Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK) adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas TK. Pengawas TK mempunyai peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja TK melalui pembinaan dan pengawasan bidang akademik dan manajerial. Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, Pengawas TK harus memiliki kompetensi dalam mengemban tugasnya untuk membina dan mengembangkan TK. Peningkatan kompetensi Pengawas TK perlu terus dilakukan melalui berbagai program, salah satunya melalui Kegiatan Pemilihan Pengawas TK Berprestasi.

Pemilihan Pengawas TK Berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberikan kepada Pengawas TK yang berdedikasi dan berhasil meningkatkan mutu pendidikan TK binaannya. Penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dan profesionalisme Pengawas TK yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Petunjuk Teknis Pemilihan Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019 sebagai acuan pelaksanaan agar berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, perlu disusun Petunjuk Teknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi panitia penyelenggara, Tim Juri, calon peserta, dan semua pihak terkait agar memiliki kesamaan persepsi untuk melaksanakan Pemilihan Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi


Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun petunjuk teknis Pemilihan Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019

Dalam Pedoman Pemilihan Pengawas TK Berprestasi 2019 dijelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat 1 (satu) mengamanatkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memeroleh penghargaan.

Berkaitan dengan penghargaan tersebut, penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Pemilihan Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019 dilaksanakan secara bertahap di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Penilaian mencakup : 1) tes tertulis, 2) penilaian portofolio, 3) wawancara/presentasi dan 4) pengamatan perilaku.

Pemilihan Pengawas TK Berprestasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pemilihannya memenuhi kriteria prestasi dan kelayakan untuk memeroleh penghargaan sebagai Pengawas TK Berprestasi. Atas dasar itu, maka disusun petunjuk teknis penilaian pemilihan Pengawas TK Berprestasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Tim Juri dalam melaksanakan penilaian secara reliabel dan valid.

C. TUJUAN

Pedoman Pemilihan GTK TK Berprestasi 2019 ini bertujuan memberikan panduan kepada Tim Juri dalam:

1. melaksanakan tes tertulis;

2. memverifikasi bukti dokumen dalam penilaian portofolio peserta;

3. melakukan wawancara (presentasi) peserta;

4. mengamati perilaku peserta selama mengikuti lomba secara langsung.

D. LINGKUP PELAKSANAAN

Pemberian penghargaan pengawas TK berprestasi melalui seleksi mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan nasional.

E. Dalam Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi dijelaskan beberapa PENGERTIAN tentang apa itu Pengawas, diantaranya ;

1. Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK) adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas TK;

2. Pengawas TK berprestasi adalah Pengawas TK yang secara nyata telah menunjukkan kinerja unggul dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan dan berdampak pada peningkatan mutu TK di wilayah binaannya;

3. Tes tertulis adalah ujian secara tertulis yang mencakup pengukuran kepribadian dan kompetensi yang harus dikuasai Pengawas TK;

4. Karya Nyata adalah karya tulis berbasis pengalaman langsung dan terbaik (best practices) yang bersifat inovatif, memiliki kekhasan atau keunggulan tertentu, dan telah dilakukan Kepala TK di tempat tugas (bukan gagasan, bukan hasil penelitian, bukan skripsi, bukan tesis, dan bukan disertasi) dalam bidang tata kelola pendidikan;

5. Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup penggunaan metode/cara/media. Sumber yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan standar kompetensi Dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien;

6. Kepribadian pengawas TK adalah perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, komunikasi, etika, dan estetika yang dinilai melalui penilaian portofolio dan presentasi/wawancara;

7. Kompetensi Pengawas TK adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai pengawas TK yang mencakup kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan sosial;

8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah kegiatan pengembangan kompetensi Pengawas TK yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme.

9. Portofolio adalah biodata dan laporan lengkap semua aktivitas terkait dengan tugas individu seperti ijazah, sertifikat, tanda penghargaan, surat keputusan, artikel/karya nyata, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan;

10. Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup penggunaan metode/cara/media. Sumber yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan standar kompetensi Dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien;

F. Sesuai dengan yang tertera pada Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi Tahun 2019 maka PERSYARATAN PESERTA yaitu ;

Peserta pemilihan Pengawas TK Berprestasi adalah Pengawas TK yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan GTK Taman Kanak-Kanak Berprestasi Tahun 2019.

1. Persyaratan Umum :

a. berstatus sebagai Pengawas TK aktif;

b. berusia maksimal 56 tahun;

c. memiliki sertifikat pendidik;

d. memiliki masa kerja sebagai Pengawas TK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

e. tidak pernah mendapat hukuman disiplin pegawai tingkat berat;

f. sehat jasmani dan rohani yang di buktikan dengan surat keterangan dokter;

g. membuat pernyataan keaslian karya nyata bermaterai Rp6000;

h. tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain.

2. Persyaratan Khusus

a. Tingkat Kabupaten/Kota :

Pengawas TK yang pernah meraih pemenang 1 hasil pemilihan pada 2 (dua) tahun terakhir tidak diperkenankan mengikuti pemilihan kembali pada tahun 2019.

b. Tingkat Provinsi :

1) Pengawas TK yang pernah meraih pemenang 1 hasil pemilihan pada 2 (dua) tahun terakhir tidak diperkenankan mengikuti pemilihan kembali pada tahun 2019;

2) Pemenang I tingkat kabupaten/kota tahun 2019 dengan melampirkan surat keputusan penetapapan pemenang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Tingkat Nasional :

1) Kepala TK yang pernah menjadi pemenang I, II atau III tingkat nasional tahun 2017 dan 2018 tidak diperkenankan mengikuti pemilihan kembali pada tahun 2019;

2) Pengawas TK Pemenang I tingkat provinsi tahun 2019 wajib melampirkan surat keputusan penetapan pemenang dari pejabat yang berwenang;

3) Pengawas TK harus melampirkan hasil Penilaian Kinerja Pengawas TK tahun 2018/2019 yang disahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;

4) Pengawas TK harus membuat rekaman video pelaksanaan program kepengawasan di TK binaannya dengan durasi maksimal 5 menit.

Untuk informasi yang lebih detail dan rinci tentang Penilaian Pengawas TK Berprestasi  maka sebaiknya bapak dan ibu Guru Download Pedoman Pemilihan Pengawas TK Berprestasi 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi


Silahkan sobat guru Unduh Pedoman Pemilihan GTK TK Berprestasi 2019 pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis pengawas tk berprestasi   update juknis lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Pedoman dan Juknis Penilaian Pengawas TK Berprestasi ini ke teman guru yang lain agar bermanfaat. Dapatkan update juknis lainnya langsung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi

Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi merupakan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas dalam rangka persiapan Pelaksanaan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Taman-Kanak-kanak Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2019.
Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi, Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi Tahun 2019, Pedoman Pemilihan Kepala TK Berdedikasi 2019, Pedoman Pemilihan GTK TK Berdedikasi 2019

Guru dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak (TK) merupakan tenaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Pelaksanaan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan TK di daerah khusus sering terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial. Oleh karena itu Guru dan Tenaga Kependidikan TK yang telah banyak berkorban dengan tulus dan mampu bertahan dalam melaksanakan tugas di daerah khusus patut diberi penghargaan oleh pemerintah.

Di dalam Pedoman Pemilihan Kepala TK Berdedikasi 2019 diterangkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Guru dan Tenaga Kependidikan TK di daerah khusus. Penghargaan tersebut diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan TK atas dedikasinya yang tinggi, pengabdian dan kesetiaannya kepada lembaga, serta atas jasanya kepada negara dan karya nyatanya yang bermanfaat dalam memecahkan permasalahan pada pelaksanaan tugasnya sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan TK.

Petunjuk teknis penilaian Kepala TK berdedikasi di daerah khusus tahun 2019 ini merupakan acuan bagi penyelenggara dan tim juri dalam pemilihan Guru TK dan Kepala TK berdedikasi di daerah khusus pada tingkat kabupaten/kota/provinsi dan tingkat nasional. Kami mengharapkan agar pelaksanaan penilaian Guru TK dan Kepala TK berdedikasi di daerah khusus pada tahun 2019 ini lebih berkualitas, baik dalam pelaksanaan maupun hasilnya, sehingga dapat mempercepat tercapainya standar mutu pendidikan nasional.

Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu komponen penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah tersedianya Guru dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pada Pedoman Pemilihan GTK TK Berdedikasi 2019 juga diuraikan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional saat ini adalah pembangunan daerah khusus yang meliputi daerah dengan kondisi masyarakat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, serta daerah yang mengalami bencana atau daerah yang berada dalam keadaan darurat. Prinsip “membangun dari pinggiran” yang diterapkan pemerintah saat ini mendorong daerah khusus menjadi prioritas pembangunan.

Anak-anak usia dini yang berdomisili di daerah khusus berhak mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu di daerah tersebut harus ada Kepala TK yang mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Tentunya Kepala TK tersebut harus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Kepala TK yang terbaik, terhebat, dan tertangguh dalam berdedikasi di daerah khusus layak diberi penghargaan. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas menyelenggarakan pemilihan Kepala TK berdedikasi di daerah khusus.

C. TUJUAN diterbitkannya Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi yakni ;

1. Sebagai acuan bagi juri, penyelenggara, dan peserta untuk melaksanakan kegiatan pemilihan Kepala TK berdedikasi di daerah khusus

2. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pemilihan Kepala TK berdedikasi di daerah khusus.

D. Berdasarkan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi Tahun 2019 maka LINGKUP PELAKSANAANd dikategorikan sebagai berikut ;

Pemberian penghargaan Kepala TK berdedikasi di daerah melalui usulan satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan 1 (satu) orang peserta ke tingkat nasional (Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas).

E. TEMA DAN TOPIK

Tema: "Penguatan Karakter GTK PAUD dan Dikmas Melalui Karya Nyata" Topik: “Aktualisasi Dedikasi Kepala TK dalam Penguatan Karakter di Daerah Khusus”

F. Ada beberapa PENGERTIAN yang juga dijelaskan dalam Pedoman Pemilihan Kepala TK Berdedikasi 2019, diantaranya ;

1. Kepala TK adalah Guru TK yang diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola TK yang bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan TK. Tugas pokok Kepala TK meliputi:

(1) usaha pengembangan TK yang dilakukan selama menjabat Kepala TK;

(2) peningkatan kualitas lembaga/satuan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan anak usia dini selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan;

(3) perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan pembelajaran yang dilakukan Kepala TK dalam upaya pembinaan dan bimbingan kepada Guru TK..

2. Daerah khusus adalah daerah tertinggal berdasarkan Peraturam Presiden (Perpres) Nomor: 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, dan daerah tertinggal atau daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat berdasarkan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Selain berdasarkan regulasi di atas, pengertian daerah khusus dalam kegiatan pemberian penghargaan kepada Kepala TK yang berdedikasi di daerah khusus ialah daerah yang kondisinya masih sangat terbatas, yakni daerah yang letak geografisnya jauh dari kota dengan transportasi dan saranaprasarana yang terbatas, kesejahteraan warganya rendah, serta partisipasinya terhadap pendidikan sangat rendah; terutama daerah khusus yang kondisinya masih sangat memprihatinkan, yaitu sulit dilakukan perjalanan karena transportasi umum tidak ada, juga sulit menerima kiriman atau mengirimkan barang karena belum ada kantor pos atau agen jasa pengiriman barang.

Selain itu di daerah ini sulit diperoleh bahan bakar minyak, sehingga harga bahan pokok lebih mahal dibanding daerah lain. Di daerah ini juga belum ada listrik, kalaupun ada hanya menyala beberapa jam di malam hari sehingga sulit melakukan aktivitas dengan menggunakan komputer. Pada umumnya masyarakat di daerah ini sulit melakukan komunikasi dan mengirimkan atau menerima kiriman berita melalui telepon dan internet karena sulit terjangkau oleh sinyal.

G. Adapun PERSYARATAN PESERTA berdasarkan Pedoman Pemilihan GTK TK Berdedikasi 2019 yakni sebagai berikut ;

1. Berstatus sebagai Kepala Taman Kanak-kanak (TK), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-PNS, dibuktikan dengan SK Pengangkatan.

2. Memiliki masa pengabdian sebagai Kepala TK minimal 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada satuan TK, dibuktikan dengan surat peryataan bermeterai 6000 (Lampiran 4)

3. Berusia maksimal 56 tahun, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.

4. Bertugas sebagai Kepala TK di daerah khusus, Daerah khusus dimaksud merujuk pada pengertian huruf F.2

5. Minimal berkualifikasi pendidikan S-1/D-IV, dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pihak berwenang.

6. Memiliki masa pengabdian sebagai Kepala TK di daerah khusus minimal dua tahun secara berturut-turut, dibuktikan dengan SK pengangkatan pertama sampai SK terakhir.

7. Peserta yang dikirim ke tingkat nasional adalah usulan Dinas Pendidikan Provinsi

8. Sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan hamil, dibuktikan dengan surat keterangan dokter (asli). Apabila peserta tetap berangkat mengikuti kegiatan maka penyelenggara tidak bertanggung jawab bila terjadi kondisi yang tidak diinginkan.

9. Menyerahkan pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

10. Menandatangani pernyataan keaslian karya nyata di atas meterai 6000 (Lampiran 2)

11. Menandatangani pernyataan belum pernah mendapatkan sanksi/hukuman disiplin di atas meterai 6000 (Lampiran 3)

12. Menyerahkan deskripsi diri tertulis tentang pengabdian dan pengalaman yang dilakukan untuk pendidikan anak usia dini yang bisa meliputi jarak/letak geografis tempat kerja, masa pengabdian, kondisi sosial ekonomi masyarakat, peran dan keberhasilan dalam memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan di masyarakat serta karya nyata disertai dokumentasi/foto/video terkait dengan tugas yang dilaksanakan.

Untuk informasi yang lebih jelas dan rinci tentang Penilaian Kepala TK Berdedikasi maka sebaiknya bapak dan ibu Guru Download Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi pada tautan yang telah kami sediakan di akhir artikel.

Download Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi


Silahkn sobat guru sekalian Unduh Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi Tahun 2019 pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis kepala tk berdedikasi   update juknis lainnya 
Jangan lupa share informasi tentang Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berdedikasi ini ke teman guru yang lain agar bermanfaat. Dapatkan update juknis lainnya langsung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi

Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi merupakan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas dalam rangka persiapan Pelaksanaan Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Taman-Kanak-kanak Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Nasional Tahun 2019 dengan melaksanakan perilisan secara resmi sebag buku pedoman umum penyelenggaraan dan petunjuk teknis penilaian.
Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi, Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi Tahun 2019, Pedoman Pemilihan Kepala TK Berprestasi 2019, Pedoman Pemilihan GTK TK Berprestasi 2019

Kepala Taman Kanak ( TK ) adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan TK dan Taman Kanak Kanak Luar biasa (TKLB ).Tugas dan tanggung jawab kepala TK sangat penting dalam pengembangan mutu TK. Pemilihan Kepala TK Berprestasi 2019 merupakan penghargaan pemerintah atas prestasi yang dicapai dan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

Petunjuk Teknis Penilaian Kepala TK Berprestasi Tahun 2019 ini disusun untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, tim juri dan peserta dalam melakukan penilaian Pemilihan Kepala TK Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 agar berjalan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sehingga hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan aktif dalam penyusunan petunjuk teknis ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan”. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UndangUndang tersebut, penghargaan yang dimaksud: Pertama, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Kedua, penghargaan dapat diberikan mulai dari tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi


Pemilihan Kepala TK Berprestasi Tahun 2019 dilaksanakan secara berjenjang, yaitu: di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pemilihan kepala TK Berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang mencakup:

tes tertulis, penilaian portofolio, wawancara/presentasi, dan pengamatan perilaku. Pemilihan Kepala TK Berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga diharapkan kepala TK yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria berprestasi dan layak memperoleh penghargaan sebagai kepala TK berprestasi tingkat nasional.

Agar proses penilaian dalam Pemilihan Kepala TK Berprestasi Tahun 2019 ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Kepala TK Berprestasi Tahun 2019. Juknis ini disusun untuk dijadikan acuan bagi penyelenggara, tim juri dan peserta.

C. TUJUAN dari diterbitkannya Pedoman Pemilihan Kepala TK Berprestasi 2019 antara lain ;

Petunjuk Teknis Penilaian Kepala TK Berprestasi Tahun 2019 ini bertujuan:

1. Sebagai acuan bagi juri, penyelenggara, dan peserta untuk melaksanakan kegiatan pemilihan kepala TK Berprestasi.

2. Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pemilihan kepala TK Berprestasi.

D. Dalam Pedoman Pemilihan GTK TK Berprestasi 2019 dijelaskan tentang LINGKUP PELAKSANAAN kegiatan yang dimaksud, yakni ;

Pemberian penghargaan kepala TK berprestasi melalui seleksi mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan nasional

E. Di dalam Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi dipaparkan beberapa PENGERTIAN tentang Kepala TK itu sendiri, diantaranya ;

1. Kepala TK adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Taman Kanak Kanak Luar biasa (TKLB);

2. Kepala TK Berprestasi adalah kepala TK yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam melaksanakan tugas sebagai kepala TK yang berdampak pada peningkatan mutu TK;

3. Tes tertulis mencakup tes kepribadian dan tes kompetensi. Tes kepribadian digunakan untuk mengukur tingkah laku sosial yang meliputi dorongan, keinginan, opini dan sikap peserta. Tes kompetensi digunakan untuk mengukur penguasaan kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala TK;

4. Karya Seni adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang didasarkan atas dengan pengamatan;

5. Karya nyata adalah karya tulis berbasis pengalaman langsung dan terbaik (best practices) yang bersifat inovatif, khas, unggul, dan telah dilakukan kepala TK di tempat tugas. Karya nyata bukan gagasan, hasil penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi;

6. Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup penggunaan metode atau media. Sumber yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan;

7. Kepribadian kepala TK adalah perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, komunikasi, etika, dan estetika yang dinilai melalui penilaian portofolio dan presentasi/wawancara;

8. Kompetensi kepala TK adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki kepala TK mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi , dan sosial;

9. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah kegiatan pengembangan kompetensi Kepala TK yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme;

10. Portofolio adalah biodata dan laporan lengkap semua aktivitas terkait dengan tugas individu seperti ijazah, sertifikat, tanda penghargaan, surat keputusan, karya nyata, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan;

F. Sesuai dengan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi Tahun 2019, tertulis PERSYARATAN PESERTA yang antara lain ;

Peserta Pemilihan Kepala TK Berprestasi Tahun 2019 adalah kepala TK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Minimal berkualifikasi S-1/D-IV, dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;

2. Belum pernah menjadi Peringkat I, II dan III pada kegiatan lomba tingkat nasional, tidak boleh mengikuti kembali pada kategori sejenis maupun kategori lainnya;

3. Belum pernah menjadi finalis pada kegiatan lomba tingkat nasional dalam waktu dua tahun terakhir.

4. Juara 1 tingkat provinsi, dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi;

5. Berusia maksimal 56 tahun;

6. Diutamakan telah lulus sertifikasi, dengan melampirkan fotokopi sertifikat pendidik;

7. Memiliki masa kerja sebagai kepala TK sekurang-kurangnya lima tahun, dibuktikan dengan SK pengangkatan;

8. Tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain;

9. Menandatangani pernyataan belum pernah mendapatkan sanksi/hukuman disiplin sedang/berat;

10. Menandatangani surat pernyataan keaslian karya nyata;

11. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

12. Mendapat tugas mengikuti kegiatan pemilihan kepala TK berprestasi tingkat provinsi, dibuktikan dengan surat tugas dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Peserta pemilihan kepala TK berprestasi tingkat nasional membawa surat tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi;

13. Menyerahkan pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;

14. Membawa perlengkapan presentasi.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang Penilaian Kepala TK Berprestasi maka dianjurkan untuk segera Download Pedoman Pemilihan Kepala TK Berprestasi 2019 pada tautan yang telah kami sediakan di akhir artikel.

Download Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi


Silahkan rekan Guru sekalian untuk mengunduh Pedoman Pemilihan GTK TK Berprestasi 2019 pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis kepala tk berprestasi   update juknis lainnya 
Jangan lupa share informasi tentang Pedoman dan Juknis Penilaian Kepala TK Berprestasi ini ke rekan guru anda agar bermanfaat. Dapatkan update juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

RPP dan Silabus

PH

UNBK