Dapodikdasmen Info: PNS
Tampilkan postingan dengan label PNS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PNS. Tampilkan semua postingan

Kamis, 30 Mei 2019

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru merupakan Juklak Aplikasi SiDiNA yang berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA dimana aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai pelaporan pemantauan kehadiran aparatur negara terkait cuti mereka selama lebaran.
Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru, Juklak Aplikasi SiDiNA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA

Aplikasi SiDiNA adalah sebuah Sistem Informasi Kehadiran ASN Nasional yang digunakan sebagai input data kehadiran para aparatur negara sehingga akan diketahui mana yang menabha libur sesudah lebaran dan mana yang disiplin terhadap aturan.

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru, Juklak Aplikasi SiDiNA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru


1. Melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.

2. Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman aplikasi tersebut. Adapun username dan password yang digunakan adalah sama dengan username dan password pada aplikasi e-formasi.

3. Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud angka 3 dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 10 Juli 2019.

Berdasarkan petikan edaran MenPANRB di atas maka jelaslah bahawa Aplikasi SiDiNA wajib digunakan dalam inputan data kehadiran seorang aparatur negara, oleh karena itu berikut ini kami sediakan Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA ini diharapkan dapat membantu anda dalam melakukan pelaporan kehadiran terkait dengan edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Birokrasi Negara bahwa kehadiran akan selalu dipantau.

Berikut beberapa petikan dari Juklak Aplikasi SiDiNA sebagai berikut ;

1. Untuk login ke Aplikasi SiDina, silahkan ambil Username dan Password-nya pada Aplikasi Formasi. 2. Masuk ke Aplikasi Formasi dengan alamat http://formasi.menpan.go.id

a) Login Aplikasi Formasi di kelola oleh Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian/BKD atau unit yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap Instansi;

b) Instansi adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota;

c) Login ke dalam Aplikasi Formasi sebagai Admin Instansi. 3. Kemudian masuk ke dalam Menu Profil Pengguna. 4. Username dan Password Aplikasi SiDina, berada pada bagian kanan (Pengumuman)

Untuk informasi yang lebih lengkap dan disertai penjelasan bergambar maka silahkan anda Download Petunjuk Pelaksanaan (Juklak / Juknis) Aplikasi SiDiNA pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru


Silahkan anda Unduh Juklak Aplikasi SiDiNA atau Panduan Aplikasi SiDiNA yang lengkap dengan gambar pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
panduan aplikasi sidina terbaru 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Panduan Aplikasi SiDiNA Terbaru ini ke rekan anda agar bermanfaat. Dapatkan update SiDiNA langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disni >> Follow

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya merupakan Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H yang menegaskan bahwa Sanksi Menanti Bagi PNS yang Mencoba Bolos Setelah Lebaran atau PNS yang Bolos Usai Cuti Lebaran Dijatuhi Sanksi
Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H, Sanksi Menanti Bagi PNS yang Mencoba Bolos Setelah Lebaran, PNS yang Bolos Usai Cuti Lebaran Dijatuhi Sanksi

Keputusan Cuti bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 telah ditandatangani Persiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu. Namun kendati demikian Bapak Syafruddin selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menghimbau kepada Para Pejabat Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah agar melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Senin, 10 Juni 2019

Himbauan tersebut dituangkan dalam suratnya Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan isi yang menyatakan supaya laporan hasil pemantauan kehadiran ASN pada Senin, 10 Juni 2019, diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id pada hari yang sama pukul 15.00 WIB.

Menteri PANRB menegaskan “Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, 10 Juni 2019, dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terhadap Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,”.

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya, Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H, Sanksi Menanti Bagi PNS yang Mencoba Bolos Setelah Lebaran, PNS yang Bolos Usai Cuti Lebaran Dijatuhi Sanksi dapat anda download pada tautan di bawah ini 

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya


Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud, menurut surat tersebut, agar dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019.

Tembusan surat tersebut disampaikan Menteri PANRB Syafruddin kepada: 1. Presiden; dan 2. Wakil Presiden.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efetivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019, pada 27 Mei 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (tautan: Keppres Nomor 13 Tahun 2019).

Melalui Keppres tersebut, Presiden menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Sementara itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui siaran persnya tanggal 28 Mei 2019 menyampaikan, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan, seluruh PNS diminta menjalani masa cuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres.

“Pengambilan cuti di luar dari ketentuan cuti bersama hanya diperkenankan dengan alasan jelas, misalnya bagi PNS yang cuti karena mudik lebaran dengan kondisilokasi mudikberjarak jauh dari domisilinya, dengan memperhitungkan kuantitas PNSyang bertugas di instansinya,” tulis siaran pers yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan itu.

PNS yang menjalankan masa cuti di luar dari ketentuan yang diatur dalam Keppres, misalnya dengan memperpanjang masa libur tanpa prosedur permintaan cuti sebelumnya, menurut siaran pers BKN, akan dikenakan sanksi hukuman disipilin seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sementara untuk peringatan Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni yang waktunya berdekatan dengan masa cuti bersama, BKN mengingatkan PNS tetap diminta melangsungkan upacara, dan bagi PNSyang sedang menjalani masa cuti bertepatan dengan tanggal itu harus tetap mengikuti pelaksanaan upacara di instansi setempat dengan menyertakan formulir bukti yang diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Berikut beberapa petikan dari Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H yakni tertulis seperti di bawah

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor Bl 26 /M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Yth. 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; 2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah di Tempat

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.

2. Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman aplikasi tersebut. Adapun username dan password yang digunakan adalah sama dengan username dan password pada aplikasi e-formasi.

3. Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud angka 3 dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 10 Juli 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya. Apabila dalam proses pelaporan tersebut terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email: asdep1 sdma@menpan.go.id.

Agar informasi yang anda dapatkan tentang Laporan Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara di atas lebih lengkap maka sebaiknya anda Download Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya 


Silahkan anda Unduh Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
surat menpanrb pantau kehadiran 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya ini ke rekan anda agar mereka juga mengetahui. Dapatkan update Surat MenpanRB lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS Tahun 2019

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS Tahun 2019 merupakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang baru ini dikeluarkan dalam rangka mengatur pemberian libur pada Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara.
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H, KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019

Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H berikut ini menjelaskan tentang KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019 sekaligus sebagai manajemen pemberian masa libur yang resmi bagi para PNS dan ASN di tanah air.

Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efetivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019, pada 27 Mei 2019, Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H, KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019 dapat anda download pada tautan di bawah 

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS


Melalui Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H tersebut, Presiden menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

“Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil,” bunyi diktum KEDUA Keppres tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut Keppres ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Menurut Kepperes itu, ketentuan mengenai cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019, yang ditetapkan di Jakartya pada 27 Mei 2019.

Berikut ini beberapa gambaran dari KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019 yakni sebagai berikut

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN 2019

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 ten tang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN 2019 Menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Ketentuan mengenai Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Untul lebih jelasnya tentang Waktu Cuti di atas maka sebaiknya anda Download Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS 


Silahkan bapak dan ibu Guru Unduh KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2019 pada tautan  yang telah tersedia di bawah ini
keppres cuti bersama pns 
Jangan lupa share informasi tentang KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS Tahun 2019 ini ke rekan PNS lainnya agar mereka tahu. Dapatkan update berita PNS lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 23 Mei 2019

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Pokok Pensiunan PNS

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya merupakan sebuah Peraturan yang berasal dari BKN Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan. 2. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia. 3. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain. 4. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandungl anak yang disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Orang Tua adalah ayah kandung danlatau ibu kandung dari PNS. 6. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang

undangan. 7 . Tewas adalah suatu kondisi pada saat PNS meninggal: a. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019


c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan latau d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu. 8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN PENYESUAIAN PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Petunjuk teknis Penetapan dan latau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya digunakan oleh pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan JandalDudanya.

Penetapan Pensiun Pokok PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan pada pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan bagi PNS yang mendapatkan hak pensiun sejak 1 Februari 2OI9.

Penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi: a. Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2015; dan b. Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2OI9 yang pensiun pokoknya telah ditetapkan I dise suaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Bagian Kedua Penetapan Pensiun Pasal 3 (1) PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun sejak 1 Februari 2019, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-l sampai dengan Daftar A-XUI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. pensiun JandalDuda PNS, pe nsiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-l sampai dengan Daftar C-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Cara melaksanakan penetapan pensiun pokok PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pasal 4 (1) Pensiun PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OI9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI9, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2OI9 dan seterusoy?, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XUI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Untuk mengunduh Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya silahkan menuju ke bawah pada tautan yang ada di akhir artikel. 

b. pensiun JandalDuda PNS, pe nsiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar B-l sampai dengan Daftar B-lV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar C-l sampai dengan Daftar CIV Lampiran I yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar D-l sampai dengan Daftar D-lV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (21 Bagi PNS yang pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI5 tetapi belum mcncapai batas usia pensiun, maka pensiun pokoknya disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun PNS, pensiun JandalDuda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala BKN sebagai dasar pembayaran pensiun. (41 Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara individu/ perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Cara melaksanakan penetapan kembali pensiun pokok PNS, pensiun JandalDuda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sesuai contoh sebagaimana tercantLlm dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat Penyesuaian Pensiun Pasal 5 Pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2OI9 dan sebelum tanggal I Januari 2019, perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JandaDudanya.

Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI5, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019;

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang penyesuaian Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda maka silahkan Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019


Agar informasi yang anda dpatkan lebih rinci tentang Juknis Penyesuaian Pensiun maka silahkan Unduh Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
peraturan bkn tentang pokok pensiun 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya ini ke rekan anda agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Gaji Pokok PNS

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Gaji Pokok PNS merupakan Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PBNYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

Pasal 1 1. Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

Pasal 2 Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 20 18 dengan cara sebagai berikut: a. gaji pokok lama golongan ruang I I a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A- I Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Penyesuaian Gaji Pokok PNS


b. gaji pokok lama golongan ruang Il I a sampai dengan golongan ruangllld pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; gaji pokok lama golongan ruang lll I a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau gaji pokok lama golongan ruang IY la sampai dengan golongan ruanglV le pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3 Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 4 Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah pejabat administrator. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5 Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi

delegasi dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/ Biro lBagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 6 Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro f Bagtan Keuangan Daerah yang bersangkutan; b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Untuk mengunduh Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS silahkan menuju ke bawah pada tautan yang ada di akhir artikel.

Pasal 7 (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. (21 Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut: a. selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31

Desember 20 18; dan b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya. (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8 Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas lBrco lBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31

Desember 20 18; atau bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10 Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung SOoh (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2OI8, dengan cara sebagai berikut: a. 8Oo/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang lla sampai dengan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A- 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. SOoh (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruangllla sampai dengan golongan ruang IIlc pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B- 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

c. 80 persen (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang lll I a sampai dengan golongan ruang lIIlc pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C- 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 1 1 Dalam hal yang akan disesuaikan merupakan gaji pokok Hakim, ketentuan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian gaji pokok Hakim sampai dengan tanggal 31 Desember 2OI8 dengan cara sebagai berikut: a. gaji pokok lama golongan ruang III I a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau b. gaji pokok lama golongan ruang IV la sampai dengan golongan ruang lV le pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D- I Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang penjelasan Penyesuian Gaji PNS di atas maka silahkan Unduh Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Penyesuaian Gaji Pokok PNS


Agar informasi yang anda dapatkan lebih terperinci mengenai Juknis Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil maka silahkan Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis penyesuaian gaji pokok pns 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Gaji Pokok PNS ini ke rekan PNS lainnya agar mereka tahu. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Rabu, 22 Mei 2019

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk mengatur tentang Aturan Pemecatan PNS
PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

4. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS. 5. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 6. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.

7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

9. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

10. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS dapat anda download pada tautan di bawah

PP No 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja PNS


Pasal 2 Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 3 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 5 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Pasal 6 (1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

(2) Instansi Pemerintah yang akanlsedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri. (3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7 (1) Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pemerintah masing-masing.

Salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang ASN mengatur mengenai penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Undang-Undang ASN juga mengamanatkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Untuk menguduh PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS silahkan menuju bagian bawah di akhir artikel.

Pengaturan mengenai penilaian kinerja PNS dalam UndangUndang ASN, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam Sistem Manajemen Kinerja PNS, berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP.

Pelaksanaan pengukuran SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja dengan Target yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian kinerja yang merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian Perilaku Kerja dengan menggunakan data hasil pengukuran kinerja.

Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta men)rusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian. Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja PNS ini mengatur antara lain substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian Perilaku Kerja dan penilaian kinerja PNS, pembobotan penilaian SKP dan Perilaku Kerja PNS, Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja dan sanksi serta keberatan, dan Sistem Informasi Kinerja PNS.

Beberapa ketentuan teknis penilaian kerja PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala BKN. Keberhasilan dari pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini sangat tergantung kepada pelaksanaan sistem-sistem lain yaitu pelaksanaan rencana strategis Instansi Pemerintah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, dan uraian jabatan. Ketentuan tentang penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini secara mutatis mutandis dapat digunakan untuk penilaian kinerja calon pegawai negeri sipil.

(1) Ketentuan penilaian kinerja dalam Peraturan Pemerintah ini secara mutatis mutandis berlaku untuk calon pegawai negeri sipil. (2) Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (4) Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 4l ayat (3) harus dilaksanakan instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(5) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2oll tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

(6) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OlI tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor l2l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Untuk informasi yang lebih lengkap dan rinci tentang Petikan PP No 30 Thaun 2019 di atas maka silahkan Unduh PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download PP No30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja PNS


Agar lebih paham tentang kriteria pemecatan PNS maka silahkan rekan Guru Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
pp nomor tiga puluh    update pp lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Download PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS ini ke rekan PNS lainnya. Dapatkan update PP lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Sabtu, 11 Mei 2019

Juknis Pemberian Penghasilan Ketigabelas PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019)

Juknis Pemberian Penghasilan Ketigabelas PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019) merupakan petunjuk tekhnis pelaksanaan pemberian gaji tiga belas yang berasal dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural

PMK Nomor 60 Tahun 2019 (60/PMK.05/2019) tentang Juknis Pemberian Penghasilan Ketiga Belas PNS Nonstruktural


(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 678), diubah se'.Jagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 (1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. ketua/kepala;

b. wakil ketua/wakil kepala;

c. sekretaris; dan/ atau

d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun secara terusmenerus sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;

c. pendanaan belanja pegawamya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara;dan

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

Pasal 5A Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil sekaligus sebagai penerima pensiun janda/ duda atau penerima tunjangan janda/ duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/ duda atau penerima tunjangan janda/ duda.

Pasal SB Dalam hal Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal S lebih kecil dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini maka penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dibayarkan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

Pasal 11 (1) Pembayaran penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mengajukan SPM penghasilan ketiga belas kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

(1a) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Penghasilan-13 LNS

(2) SPM penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM penghasilan bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), termasuk digunakan untuk pembayaran susulan penghasilan ketiga belas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan memperhitungkan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk informasi yang lebih rinci dan lengkap tentang waktu penerimaan penghasilan ketigabelas PNS maka sebaiknya anda Unduh Juknis Pemberian Tunjangan Ketigabelas PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019) pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download PMK Nomor 60 Tahun 2019 (60/PMK.05/2019) tentang Juknis Pemberian Penghasilan Ketiga Belas PNS Nonstruktural


Silahkan anda Download Juknis Pemberian Tunjangan Ketigabelas PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019) pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis pemberian gaji tigabelas nonstruktural   update juknis lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Pemberian Tunjangan Ketigabelas PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2019) ini ke teman seprofesi anda agar bermanfaat. Dapatkan update juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Juknis Pemberian THR PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019)

Juknis Pemberian THR PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019) merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Juknis Pemberian THR PNS Nonstruktural 


PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RA YA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

2. Pejabat yang Memiliki Kewenangan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan/ atau pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi LNS yang bersangku tan.

3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan .

5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Pasal 2 Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 3 (1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. ketua/kepala;

b. wakil ketua/wakil kepala;

c. sekretaris; dan/ atau

d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara indonesia;

b. telah melaksanakan tugas pokok orgamsas1 secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBN; dan

d. diangkat oleh Pejabat yang Memiliki Kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

(3) Daftar LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal4 (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi p1mpman dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.

(2) Dalam h al penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini maka Tunjangan Hari Raya diberikan sesuai besaran penghasilan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini maka Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(4) Besaran penghasilan Tunjangan Hari Raya dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA Pasal6

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7 (1) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS menerima le bih dari 1 ( satu) penghasilan maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu penghasilan yang jumlahnya lebih besar .dan besarannya sesuai dengan keten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 4.

(2) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sekaligus sebagai penerima pensiunjanda/duda atau penerima tunjangan janda/ duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima pensiun janda/ duda atau tunjangan hari raya penerima tunjangan janda/ duda.

Pasal8 (1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada APBN.

(2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

(3) Dalam hal LNS bukan merupakan satuan kerja, pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja induk LNS.

Pasal 9 (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang Pemberian THR PNS Nonstruktural maka sebaiknya silahkan anda Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Juknis Pemberian THR PNS Nonstruktural


Silahkan anda Unduh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis pemberian thr pns nonstruktural   update juknis lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Juknis Pemberian THR PNS Nonstruktural (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019) ini ke teman seprofesi anda yang lain agar bermanfaat. Dapatkan update juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Juknis Pemberian THR PNS Terbaru ( Peraturan Menteri Keuangan No 58/PMK.05/2019 )

Juknis Pemberian THR PNS Terbaru ( Peraturan Menteri Keuangan No 58/PMK.05/2019 ) merupakan Juklak Pemberian THR PNS Tahun 2019 yang berasal dari Peraturan Menteri Keuangan No 58/PMK.05/2019 yang mengatur tentang pemberian dan pembayaran tunjangan hari raya pegawai negeri sipil.
PMK No 58/PMK.05/2019 Tentang Juknis dan Juklak Pemberian THR Tahun 2019 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan

Berikut ini merupakan penjelasan tentang PMK No 58/PMK.05/2019 Tentang Juknis dan Juklak Pemberian THR Tahun 2019 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RA YA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PMK No 58/PMK.05/2019 Tentang Juknis Pemberian THP PNS


Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRL

4. Pejabat Negara adalah:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e. Ketua, W akil Ketua, Ketua M uda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim Ad Hoc;

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;

g. Ketua, W akil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

J. Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

1. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Penerima Pensiun adalah:

a. Pensiunan PNS;

b. Pensiunan Prajurit TNI;

c. Pensiunan Anggota POLRI;

d. Pensiunan Pejabat Negara;

e. Penerima pensiun janda, duda, atau anak dari Penerima Pensiun se bagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan

f. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.

6. Penerima Tunjangan adalah:

a. penerima tunjangan veteran;

b. penerima tunjangan kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;

c. penerima tunjangan penghargaan Perintis Pergerakan Ke bangsaan / Kemerdekaan;

d. penenma tunjangan janda/ duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. penerima tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninlclijk Marine;

f. penerima tunjangan anak yatim/ piatu Prajurit TNI/ Anggota POLRI;

g. penerima tunjangan Prajurit TNI/ Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;

h. penerima tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

i. penenma tunjangan orang tua bagi Prajurit TNI/ Anggota POLRI yang gugur; dan

J. penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Um um Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA Pasal 2

(1) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya.

(2) PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk:

a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;

c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan

e. Calon PNS.

(3) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3 (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:

a . PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;

b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/ atau tunjangan tambahan

penghasilan; dan

c. Penerima Tunjangan menenma tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai gaji.

(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

a. tunjangan jabatan struktural;

b. tunjangan jabatan fungsional; dan

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah:

a. tunjangan tenaga kependidikan;

b. tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran;

c. tunjangan panitera;

d. tunjangan jurusita dan jurusita pengganti;

e. tunjangan pengamat gunung api bagi PNS golongan I dan golongan II; dan

f. tunjangan petugas pemasyarakatan.

Untuk informasi yang lebih rinci tentang besaran Tunjagan Hari Raya PNS terbaru maka silahkan Unduh PMK No 58/PMK.05/2019 Tentang Juknis dan Juklak Pemberian THR Tahun 2019 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download PMK No 58/PMK.05/2019 Tentang Juknis Pemberian THR PNS


Silahkan Download PMK No 58/PMK.05/2019 Tentang Juknis dan Juklak Pemberian THR Tahun 2019 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis pemberian thr pns   update juknis lainnya 
Jangan lupa share informasi tentang Unduh Juknis Pemberian THR PNS Terbaru ( Peraturan Menteri Keuangan No 58/PMK.05/2019 ) ini ke teman seprofesi anda agar bermanfaat. Dapatkan update juknis lainnya dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Juknis Pemberian Gaji Tiga Belas PNS Terbaru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019)

Juknis Pemberian Gaji Tiga Belas PNS Terbaru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019) merupakan Juklak Pemberian THR PNS Tahun 2019 yang berasal dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 yang mengatur pemberian dan pembayaran Gaji Pensiun Tunjangan Tiga Belas Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Juknis Pemberian Gaji Tiga Belas PNS Tahun 2019


Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pejabat Negara adalah:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;

f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

Keuangan;

h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

i. Ketua dan wakil ketua Komisi PemberantasanKorupsi;

J. Menteri dan jabatan setingkat menteri;

k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

l. Dihapus;

m. Dihapus; dan

n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Penerima Pensiun adalah:

a. Pensiunan PNS;

b. Pensiunan Prajurit TNI;

c. Pensiunan Anggota POLRI;

d. Pensiunan Pejabat Negara;

e. Penerima pensmn Janda, Duda, atau Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan

f. Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.

6. Penerima Tunjangan adalah:

a . Penerima Tunjangan Veteran;

b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;

c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Ke bangsaan / Kemerdekaan;

d. Penerima Tunjangan Janda atau Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine

(KNIL/KM);

f. Penerima Tunjangan Anak Yatim atau Piatu Prajurit TNI atau Anggota POLRI;

g. Penerima Tunjangan Prajurit TNI atau Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;

h . Penerima Tunjangan bersifat pensiun Prajurit TNI atau Anggota POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Prajurit TNI atau Anggota POLRI yang gugur; dan

J. Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

Pasal 3 (1) Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:

a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja;

b. Penerima pens1un meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/ a tau tunjangan tambahan penghasilan; dan

c. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang gaji.

(5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya tentang besaran gaji THR PNS maka sebaiknya Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan pada tautan yang telah di sediakan di akhir artikel.

Download Juknis Pemberian Gaji Tiga Belas PNS Tahun 2019 


Silahkan anda Unduh PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan pada tautan yang tersedia di bawah ini
juknis gaji tiga belas pns   update juknis lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Download Juknis Pemberian Gaji Tiga Belas PNS Terbaru (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019) ini ke rekan seprofesi anda agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji Tiga Belas Non PNS

PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji Tiga Belas Non PNS merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas ( Gaji 13 ) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas ( Gaji 13 ) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa penghasilan ketiga belas.

Pemberian penghasilan ketiga belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran penghasilan ketiga belas diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji 13 Non PNS


Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063), diubah sebagai berikut:

(1) Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. ketua/kepala; b. wakil ketua/wakil kepala; c. sekretaris; dan/atau d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia; b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun secara terusmenerus sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan;

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

(3) Daftar LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipilnya diberikan penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 58 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A Dalam hal pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 58 Dalam hal penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 lebih kecil dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini maka penghasilan ketiga belas bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dibayarkan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pajak penghasilan dibebankan sesuai perundang-undangan. Pasal 7A atas penghasilan ketiga belas dengan ketentuan peraturan

Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk informasi yang lebih rinci silahkan Unduh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas ( Gaji 13 ) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji 13 Non PNS


Supaya informasi yang anda dapatkan lebih lengkap tentang Pencairan Gaji ke tiga belas non pegawai maka sebaiknya Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas ( Gaji 13 ) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
pp nomor tiga delapan   update pp lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Unduh PP Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji Tiga Belas Non PNS ini ke teman seprofesi anda agar bermanfaat. Dapatkan update Peraturan Pemerintah lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya.

Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan Pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukan jabatan, tingkat pendidikan, dan/atau masa kerja pegawai yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural, namun apabila penghasilan dimaksud lebih besar maka Tunjangan Hari Raya diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Non PNS


Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut Hari Raya keagamaan, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pimpinan dan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga Non Struktural (LNS), pada 6 Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural (tautan: PP Nomor 37 Tahun 2019).

“Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya,” bunyi Pasal 2 PP ini.

Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, terdiri atas: a. ketua/kepala; b. wakil ketua/wakil kepala; c. sekretaris; dan/atau d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan; dan c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.

“Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS,” bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud lebih besar dari besaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, maka Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan sesuai besaran penghasilan dalam lampiran.

“Besaran penghasilan Tunjangan Hari Raya dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,” Pasal 4 ayat (3) PP ini.

PP ini menegaskan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, menurut PP ini, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Adapun Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud, menurut PP in, dalam dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Mei 2019

Untuk informasi yang lebih rinci silahkan Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Non PNS


Silahkan anda Unduh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
pp nomor tiga tujuh   update pp lainnya 
Jangan lupa share informasi tentang Unduh PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Non PNS ini ke rekan anda lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Peraturan Pemerintah lainnya dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

RPP dan Silabus

PH

UNBK