Dapodikdasmen Info: PP
Tampilkan postingan dengan label PP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PP. Tampilkan semua postingan

Jumat, 31 Mei 2019

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler untuk jenjang Sekolah Dasar dan Menengah
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru yang melaksanakan tugas, perlu diberikan honor melalui bantuan operasional sekolah regular; b. bahwa persentase pemberian honor guru yayasan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui bantuan operasional sekolah regular, belum dapat menunjang kesejahteraan guru yayasan;

c. bahwa untuk meningkatkan persentase pemberian honor guru yayasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler ini dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER.

Pasal I Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER

Berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK maka Tujuan Umum BOS Reguler ; 1. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah. 2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Tujuan Khusus BOS Reguler ; 1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk: a. meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau b. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

Waktu Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah 1. BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah; 2. penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun; 3. pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;

Untuk mengunduh Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler silahkan menuju ke bawah pada tautan di bagian akhir artikel.

4. pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut: a. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; b. melakukan evaluasi tiap tahun; dan c. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan: 1) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; 2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah;

3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan 4) RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER tediri dari Tim BOS Reguler Pusat 1. Tim Pengarah a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); c. Kementerian; d. Kementerian Keuangan; dan e. Kementerian Dalam Negeri. 2. Penanggung Jawab Umum a. Ketua : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian. b. Anggota : 1) Sekretaris Jenderal Kementerian;

2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); 3) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 3. Penanggungjawab Program BOS Reguler

a. Ketua : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian. b. Anggota : 1) Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian; 2) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian; 3) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian; 4) Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian; 5) Direktur Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan; 6) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Kementerian Dalam Negeri;

7) Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); 8) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian; 9) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian; dan 10) Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian.

Tim BOS Reguler Provinsi 1. Struktur Keanggotaan Gubernur membentuk tim BOS Reguler provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas: a. Pengarah : gubernur b. Penanggung Jawab 1) Ketua : sekretaris daerah provinsi 2) Anggota : a) kepala dinas pendidikan provinsi; b) kepala dinas, badan, atau biro pengelola keuangan daerah. c. Tim Pelaksana Program BOS Reguler 1) tim pelaksana SD dan SMP;

2) tim pelaksana SMA; 3) tim pelaksana SMK; 4) tim pelaksana SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; 5) sekretariat; 6) penanggung jawab data: a) penanggung jawab data BOS Reguler SD dan SMP; b) penanggung jawab data BOS Reguler SMA; c) penanggung jawab data BOS Reguler SMK; d) penanggung jawab data BOS Reguler SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan e) unit publikasi atau hubungan masyarakat (dari unsur dinas pendidikan provinsi).

Koordinasi antartim pelaksana program BOS Reguler secara internal dan eksternal dinas pendidikan provinsi berada di bawah kendali sekretariat dinas pendidikan provinsi. Struktur tim BOS Reguler provinsi dapat disesuaikan pada daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS Reguler dan struktur kedinasan.

Tugas tim BOS Reguler provinsi menurut yang ada di dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK sebagai berikut: a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi BOS Reguler Sekolah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS Reguler yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;

c. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah provinsi dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler berdasarkan Dapodik; d. mempersiapkan NPH antara Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilampiri dengan alokasi BOS Reguler SD dan SMP berdasarkan Dapodik;

e. melakukan penandatangan NPH atas nama Gubernur dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mewakili SD dan SMP; f. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;

g. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada tim BOS Reguler kabupaten/kota atau Sekolah; h. memberikan sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler pada Sekolah dengan melibatkan kepala Sekolah, pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;

Untuk informasi yang lebih lengkap maka disarankan kepada bapak dan ibu Guru untuk mengunduh Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler 


Agar informasi yang ibu dan bapak guru dapatkan lebih terperinci maka segera Download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
permendikbud perubahan juknis bos 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Reguler ini ke rekan Guru lainnya agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis BOS langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 30 Mei 2019

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya merupakan Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H yang menegaskan bahwa Sanksi Menanti Bagi PNS yang Mencoba Bolos Setelah Lebaran atau PNS yang Bolos Usai Cuti Lebaran Dijatuhi Sanksi
Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H, Sanksi Menanti Bagi PNS yang Mencoba Bolos Setelah Lebaran, PNS yang Bolos Usai Cuti Lebaran Dijatuhi Sanksi

Keputusan Cuti bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 telah ditandatangani Persiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu. Namun kendati demikian Bapak Syafruddin selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menghimbau kepada Para Pejabat Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah agar melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Senin, 10 Juni 2019

Himbauan tersebut dituangkan dalam suratnya Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan isi yang menyatakan supaya laporan hasil pemantauan kehadiran ASN pada Senin, 10 Juni 2019, diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id pada hari yang sama pukul 15.00 WIB.

Menteri PANRB menegaskan “Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, 10 Juni 2019, dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terhadap Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,”.

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya, Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H, Sanksi Menanti Bagi PNS yang Mencoba Bolos Setelah Lebaran, PNS yang Bolos Usai Cuti Lebaran Dijatuhi Sanksi dapat anda download pada tautan di bawah ini 

Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya


Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud, menurut surat tersebut, agar dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019.

Tembusan surat tersebut disampaikan Menteri PANRB Syafruddin kepada: 1. Presiden; dan 2. Wakil Presiden.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efetivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019, pada 27 Mei 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (tautan: Keppres Nomor 13 Tahun 2019).

Melalui Keppres tersebut, Presiden menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Sementara itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui siaran persnya tanggal 28 Mei 2019 menyampaikan, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan, seluruh PNS diminta menjalani masa cuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres.

“Pengambilan cuti di luar dari ketentuan cuti bersama hanya diperkenankan dengan alasan jelas, misalnya bagi PNS yang cuti karena mudik lebaran dengan kondisilokasi mudikberjarak jauh dari domisilinya, dengan memperhitungkan kuantitas PNSyang bertugas di instansinya,” tulis siaran pers yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan itu.

PNS yang menjalankan masa cuti di luar dari ketentuan yang diatur dalam Keppres, misalnya dengan memperpanjang masa libur tanpa prosedur permintaan cuti sebelumnya, menurut siaran pers BKN, akan dikenakan sanksi hukuman disipilin seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sementara untuk peringatan Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni yang waktunya berdekatan dengan masa cuti bersama, BKN mengingatkan PNS tetap diminta melangsungkan upacara, dan bagi PNSyang sedang menjalani masa cuti bertepatan dengan tanggal itu harus tetap mengikuti pelaksanaan upacara di instansi setempat dengan menyertakan formulir bukti yang diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Berikut beberapa petikan dari Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H yakni tertulis seperti di bawah

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA Nomor Bl 26 /M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Yth. 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; 2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah di Tempat

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.

2. Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diinput melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id pada hari yang sama paling lambat pukul 15.00 WIB. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman aplikasi tersebut. Adapun username dan password yang digunakan adalah sama dengan username dan password pada aplikasi e-formasi.

3. Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud angka 3 dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 10 Juli 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya. Apabila dalam proses pelaporan tersebut terdapat kesulitan, dapat dikirimkan melalui email: asdep1 sdma@menpan.go.id.

Agar informasi yang anda dapatkan tentang Laporan Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara di atas lebih lengkap maka sebaiknya anda Download Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya 


Silahkan anda Unduh Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440H pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
surat menpanrb pantau kehadiran 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Surat MENPANRB Perihal Laporan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Hari Raya ini ke rekan anda agar mereka juga mengetahui. Dapatkan update Surat MenpanRB lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS Tahun 2019

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS Tahun 2019 merupakan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yang baru ini dikeluarkan dalam rangka mengatur pemberian libur pada Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara.
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H, KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019

Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H berikut ini menjelaskan tentang KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019 sekaligus sebagai manajemen pemberian masa libur yang resmi bagi para PNS dan ASN di tanah air.

Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efetivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019, pada 27 Mei 2019, Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H, KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019 dapat anda download pada tautan di bawah 

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS


Melalui Keppres No 13/2019 Perihal Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440 H tersebut, Presiden menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

“Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil,” bunyi diktum KEDUA Keppres tersebut.

Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut Keppres ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Menurut Kepperes itu, ketentuan mengenai cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019, yang ditetapkan di Jakartya pada 27 Mei 2019.

Berikut ini beberapa gambaran dari KEPPRES Cuti Bersama PNS untuk Lebaran 2019 yakni sebagai berikut

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN 2019

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 ten tang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN 2019 Menetapkan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 (Senin, Selasa, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Ketentuan mengenai Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Untul lebih jelasnya tentang Waktu Cuti di atas maka sebaiknya anda Download Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS 


Silahkan bapak dan ibu Guru Unduh KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2019 pada tautan  yang telah tersedia di bawah ini
keppres cuti bersama pns 
Jangan lupa share informasi tentang KEPPRES Nomor 13 Tahun 2019 Perihal Cuti Bersama PNS Tahun 2019 ini ke rekan PNS lainnya agar mereka tahu. Dapatkan update berita PNS lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 23 Mei 2019

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Pokok Pensiunan PNS

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya merupakan sebuah Peraturan yang berasal dari BKN Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Juknis Penetapan dan/ atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan. 2. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia. 3. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain. 4. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandungl anak yang disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Orang Tua adalah ayah kandung danlatau ibu kandung dari PNS. 6. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang

undangan. 7 . Tewas adalah suatu kondisi pada saat PNS meninggal: a. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019


c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan latau d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu. 8. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BAB II PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN PENYESUAIAN PENSIUN PNS DAN JANDA/DUDANYA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Petunjuk teknis Penetapan dan latau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya digunakan oleh pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan JandalDudanya.

Penetapan Pensiun Pokok PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan pada pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan bagi PNS yang mendapatkan hak pensiun sejak 1 Februari 2OI9.

Penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi: a. Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2015; dan b. Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2OI9 yang pensiun pokoknya telah ditetapkan I dise suaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015.

Bagian Kedua Penetapan Pensiun Pasal 3 (1) PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun sejak 1 Februari 2019, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-l sampai dengan Daftar A-XUI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. pensiun JandalDuda PNS, pe nsiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-l sampai dengan Daftar C-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pejabat pengelola kepegawaian dalam melaksanakan proses penetapan pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan daftar pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Cara melaksanakan penetapan pensiun pokok PNS, pensiun Janda/Duda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pasal 4 (1) Pensiun PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OI9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI9, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2OI9 dan seterusoy?, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XUI Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Untuk mengunduh Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya silahkan menuju ke bawah pada tautan yang ada di akhir artikel. 

b. pensiun JandalDuda PNS, pe nsiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar B-l sampai dengan Daftar B-lV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar C-l sampai dengan Daftar CIV Lampiran I yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/ Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan kembali sebagaimana tercantum dalam Daftar D-l sampai dengan Daftar D-lV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (21 Bagi PNS yang pensiun pokoknya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI5 tetapi belum mcncapai batas usia pensiun, maka pensiun pokoknya disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun PNS, pensiun JandalDuda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala BKN sebagai dasar pembayaran pensiun. (41 Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara individu/ perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Cara melaksanakan penetapan kembali pensiun pokok PNS, pensiun JandalDuda PNS, pensiun JandalDuda dari PNS yang tewas, dan pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari PNS yang tewas serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 sesuai contoh sebagaimana tercantLlm dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat Penyesuaian Pensiun Pasal 5 Pensiun pokok Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2OI9 dan sebelum tanggal I Januari 2019, perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan JandaDudanya.

Pensiunan PNS dan JandalDudanya yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/ disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OI5, maka pensiun pokoknya disesuaikan sebagai berikut: a. pensiun PNS, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019;

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang penyesuaian Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda maka silahkan Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019


Agar informasi yang anda dpatkan lebih rinci tentang Juknis Penyesuaian Pensiun maka silahkan Unduh Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
peraturan bkn tentang pokok pensiun 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Juknis Penetapan Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya ini ke rekan anda agar bermanfaat. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Gaji Pokok PNS

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Gaji Pokok PNS merupakan Peraturan BKN (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia) Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PBNYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

Pasal 1 1. Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk: a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

Pasal 2 Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 20 18 dengan cara sebagai berikut: a. gaji pokok lama golongan ruang I I a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A- I Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Penyesuaian Gaji Pokok PNS


b. gaji pokok lama golongan ruang Il I a sampai dengan golongan ruangllld pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; gaji pokok lama golongan ruang lll I a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau gaji pokok lama golongan ruang IY la sampai dengan golongan ruanglV le pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3 Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 4 Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah pejabat administrator. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5 Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi

delegasi dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/ Biro lBagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 6 Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro f Bagtan Keuangan Daerah yang bersangkutan; b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Untuk mengunduh Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS silahkan menuju ke bawah pada tautan yang ada di akhir artikel.

Pasal 7 (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. (21 Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut: a. selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31

Desember 20 18; dan b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya. (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8 Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada: a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas lBrco lBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31

Desember 20 18; atau bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10 Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung SOoh (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2OI8, dengan cara sebagai berikut: a. 8Oo/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang lla sampai dengan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A- 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. SOoh (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruangllla sampai dengan golongan ruang IIlc pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B- 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

c. 80 persen (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang lll I a sampai dengan golongan ruang lIIlc pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C- 1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 1 1 Dalam hal yang akan disesuaikan merupakan gaji pokok Hakim, ketentuan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian gaji pokok Hakim sampai dengan tanggal 31 Desember 2OI8 dengan cara sebagai berikut: a. gaji pokok lama golongan ruang III I a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C- 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau b. gaji pokok lama golongan ruang IV la sampai dengan golongan ruang lV le pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D- I Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang penjelasan Penyesuian Gaji PNS di atas maka silahkan Unduh Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Penyesuaian Gaji Pokok PNS


Agar informasi yang anda dapatkan lebih terperinci mengenai Juknis Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil maka silahkan Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok PNS pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
juknis penyesuaian gaji pokok pns 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Download Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Juknis Gaji Pokok PNS ini ke rekan PNS lainnya agar mereka tahu. Dapatkan update Juknis lainnya langsung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Rabu, 22 Mei 2019

Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019

Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 merupakan sebuah Surat Edaran Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila yang juga disertai dengan Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019. Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019 serta Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila ini dapat anda unduh gratis.
Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019, Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2019

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadi Hari Libur Nasional, mulai Tahun 2017. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa 1 Juni 2016.

Ketetapan di atas berdasar pada penyelidikan yang mendalam atas naskah otentik risalah sidang "Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan" yang mencatat bahwa pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno yang mencetuskan untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar Negara. Isi pidato tersebut kemudian dijadikan bahan dasar oleh Panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Kemudian hasil panitia kecil dibahas dalam sidang PPKI dan ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan merayakan hari lahirnya Pancasila, bangsa ini hendak mengenang peristiwa yang dihasilkan melalui dialog yang sedemikian mendalam dan demokratis dari "founding fathers and mothers" bangsa kita. Para pendiri bangsa ini secara terbuka dapat menerima berbagai pikiran dan gagasan, dan meramunya menjadi konsensus dasar bernegara.

Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019, Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019


Dengan penetapan Pancasila selanjutnya disusun Undang-Undang Dasar negara RI yang secara substantif dibuat demi terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan latar belakang sejarah seperti itu, layaklah bangsa ini merayakan hari lahir Pancasila setiap tahun, dan merasakan bahwa Pancasila membuat bangsa ini bersatu, dan menjadi motivasi untuk berbagi, sekaligus memberikan semangat bagi putra-putri bangsa ini untuk leluasa menikmati kehidupan yang sejahtera, yang menjadi basis munculnya prestasi yang sebaik-baiknya.

Perayaan yang sedemikian akan membuat peringatan 1 Juni menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama sebagai bangsa, yang dalam kesatuannya berkomitmen membangun kemandirian bangsa dan negara. Dengan merayakan hari lahir Pancasila, bangsa Indonesia berkomitmen untuk mengarusutamakan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komitmen itulah yang dapat memandu bangsa ini untuk bersama-sama meraih cita-cita yang gemilang. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, bangsa ini diharapkan dapat menghayati dengan mendalam makna kesatuan dan persatuan, dimana warganya dengan latar belakang yang majemuk dapat bertemu, saling memahami dan bersepakat.

Merayakan hari Pancasila berarti kita menguatkan fondasi berbangsa, dan merasakan indahnya bersatu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan masyarakat beragam untuk mencapai cita-cita bangsa. Peringatan hari lahir Pancasila pada tahun 2019 ini juga diharapkan dapat menunjukkan cara-cara khas berbagi dalam peri kehidupan sehari-hari anak-anak bangsa. Peringatan hari lahir Pancasila perlu ditandai dengan semangat gotong royong, terutama dalam persiapan dan penyelanggaraannya.

Dengan semangat gotong royong perayaan ini menjadi milik bersama. Dengan semangat persatuan dan gotong-royong di atas, peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2019 ini juga dimaksudkan untuk merekatkan persatuan bangsa yang didukung oleh semangat kebersamaan dan saling menunjang. Dengan demikian masyarakat dapat melihat bahwa Pancasila telah menjadi inspirasi untuk bersatu.

B. DASAR : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila; 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 4. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.584/M.Sesneg/Set/KK. 10.00/05/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Hari Lahir Pancasila Tahun 2019.

C. TUJUAN : 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia akan sejarah, filosofi dan nilai nilai Pancasila; 2. Mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3. Memperkokoh Inklusi Sosial ditengah kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas; Memperkuat Keadilan Sosial ditengah makin meluasnya kesenjangan (disparitas) sosial antar pelaku ekonomi, antar daerah, antar bidang, antar sektor dan antar wilayah;

5. Memperkuat Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan Sosial Politik, Ekonomi dan budaya melalui proses Pelembagaan Pancasila; 6. Menumbuhkan Keteladanan Pancasila di ruang publik ditengah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat.

D. SASARAN KEGIATAN : 1. Meningkatnya diskursus tentang Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Menguatnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong kearah inklusi sosial; Makin berkembangnya wawasan dan praktik-praktik pembelajaran multikukturalisme serta makin menguatnya budaya kewargaan; Menguatnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi; Menguatnya wawasan ideologi Pancasila dikalangan penyelenggara Negara dan masyarakat; 6. Menguatnya gerakan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik.

PENYELENGGARAAN A. AZAS ; 1. Azas Karakter Bangsa; Menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Azas Kesatuan: Menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum pemersatu Bangsa.

Untuk mengunduh Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019, Pedoman Penyelenggaraan Hari Pancasila silahkan menuju ke bawah di akhir artikel.

Azas Inklusi (kerukunan) Sosial: Peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan tonggak baru bagi upaya untuk memperkuat kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi (kerukunan) sosial. Azas Keadilan sosial: Peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menumbuhkan kesadaran baru untuk mempersempit kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi ekonomi, antar daerah, antar bidang, antar sektor dan antar wilayah.

Azas Keteladanan Pancasila: Menjadikan Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum tumbuhnya Gerakan Pengarusutamaan Pancasila di ruang Publik. 6. Azas Manfaat: Kemanfaatan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Hari

Lahir Pancasila. B. CIRI Kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila bercirikan;

1. Mencerminkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai Pancasila; 2. Menumbuhkembangkan dan memperkokoh karakter dan jati diri bangsa; 3. Dilaksanakan untuk memperkokoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;

4. Dilaksanakan dengan khidmat dengan mengutamakan fungsi dan kemanfaatan peringatan Hari Lahir Pancasila; 5. Dilaksanakan dengan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperingati hari lahir Pancasila.

Program dan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila dikemas dalam kegiatan yang hendaknya tidak bersifat seremonial belaka, melainkan diisi dengan berbagai praktik kebajikan Pancasila sebagai wujud Implementasi kelima sila Pancasila dalam laku hidup diberbagai bidang.

Berbagai kegiatan bisa dilaksanakan oleh aparatur Negara dan masyarakat di seluruh tanah air, terutama dalam menguatkan simpul-simpui persatuan dalam keragaman, menggalang semangat berbagi, dan bermitra usaha melintasi batas-batas identitas dan golongan, serta memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik dan prestasi anak anak bangsa di berbagai bidang sebagai wujud pengamalan Pancasila

A. Sosialisasi dan Publikasi ; 1. Menyusun, mencetak, dan mendistribusikan Buku Pedoman; 2. Menginformasikan pada Instansi Pusat, Daerah, Perwakilan RI di Luar Negeri, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swasta, dan Lembaga lainnya untuk melaksanakan upacara bendera, rangkaian kegiatan, acara puncak peringatan hari lahir Pancasila di lingkungannya masing-masing;

3. Menghimbau stasiun Radio dan Televisi untuk mengumandangkan lagu-lagu wajib nasional dan berkenaan dengan momentum Peringatan hari lahir Pancasila; Mempublikasikan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, media online dan lain-lain;

5. Menghimbau instansi/Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swasta dan Masyarakat untuk memperingati √ľan membuat spanduk, leaflet, pamflet, brosur serta bentuk media publikasi lainnya. B. Kegiatan Yang Menumbuhkan Keyakinan Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. BPIP dan Kementerian/Lembaga terkait menyelenggarakan Peringatan Hari

Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2019; 2. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan instansi terkait menyelenggarakan kegiatan sesuai azas dan ciri kegiatan yang terdapat dalam pedoman.

Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Tema dan Logo serta Panduan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 


Pedoman Penyelenggaraan dan Logi Hari Pancasila berikut ini dapat anda unduh gratis berdasarkan kode download yang ada dalam kurung dengan perincian sebagai berikut :

Buku Panduan Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ( panduan )

Surat Edaran Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ( edaran )

Tema Logo Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ( temalogo )
 
Silahkan anda Download Tema Logo dan Panduan Peringatan Hari Pancasila Tahun 2019 sesuai dengan kode download yang ada di dalam kurung di atas pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
panduan    edaran    temalogo 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Pedoman dan Logo Hari Lahir Pancasila Tahun 2019 ini ke rekan guru anda supaya bermanfaat. Dapatkan update Pedoman lainnya lansung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019

SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 merupakan Surat Edaran MenPANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019 yang berisi tentang himbauan untuk melaksanakan Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 di Pusat dan Daerah
SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019, Surat Edaran MenPANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019, Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019

Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 tidak lama lagi akan segera digelar hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Surat Edaran MenPANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019

Penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2019 kali ini untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di pusat dan daerah utamanya pada daerah terpencil, tertinggal dan terluar yang fokus penerimaannya sebagian besar untuk PPPK.

SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019, Surat Edaran MenPANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019, Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 dapat anda download pada tautan yang ada di bawah

SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 17 Mei 2019 Nomor B/ 617 /M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap instansi Pusat dan Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang hasilnya ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan, yang antara lain berisi kebutuhan ASN untuk 5 (lima) tahun, dan diperinci untuk setiap tahun. Dokumen Peta Jabatan dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi e-Formasi paling lambat akhir Mei 2019.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Menteri PANRB telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019. Keputusan Menteri PANRB tersebut secara bertahap dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. Usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk jabatan fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (dilampirkan), dan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, serta kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alokasi untuk CPNS 50 Persen dan PPPK 50 Persen diprioritaskan untuk satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

b. Instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi dari PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengunduh SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019, Surat Edaran MenPANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019, Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 silahkan menuju ke bawah di akhir artikel. 

2. Pemerintah Daerah

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK (dilampirkan), dan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latsar bagi CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alokasi CPNS 30 Persen dan PPPK 70 Persen diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.

Perlu kami sampaikan pula bahwa usulan kebutuhan yang telah diinput ke dalam aplikasi e-Formasi agar dicetak dan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf pada menu "unggah usulan formasi" yang terdapat dalam aplikasi e-Formasi, paling lambat minggu ke-2 bulan Juni 2019.

Apabila Saudara belum menyampaikan usulan sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2019, kami nyatakan K/L/Pemda yang Saudara pimpin tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang Penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2019 di atas maka sebaiknya anda Unduh SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Download SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019


Demi info yang lebih rinci maka silahkan bapak dan ibu Guru Download Surat Edaran MenPANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019 pada tautan di bawah ini
se rekrutmen cpns pppk    update rekrutmen cpns 
Jangan lupa bagikan informasi tentang SE MENPANRB Tentang Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2019 ini ke teman anda agar mereka juga tahu. Dapatkan update info Rekrutmen CPNS langsung ke samrtphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS merupakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk mengatur tentang Aturan Pemecatan PNS
PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

4. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS. 5. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 6. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.

7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

9. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

10. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS dapat anda download pada tautan di bawah

PP No 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja PNS


Pasal 2 Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 3 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 5 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Pasal 6 (1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

(2) Instansi Pemerintah yang akanlsedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri. (3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7 (1) Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pemerintah masing-masing.

Salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN adalah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten dan kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang ASN mengatur mengenai penilaian kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Undang-Undang ASN juga mengamanatkan agar penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Untuk menguduh PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS silahkan menuju bagian bawah di akhir artikel.

Pengaturan mengenai penilaian kinerja PNS dalam UndangUndang ASN, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses rangkaian dalam Sistem Manajemen Kinerja PNS, berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP.

Pelaksanaan pengukuran SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja dengan Target yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian kinerja yang merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian Perilaku Kerja dengan menggunakan data hasil pengukuran kinerja.

Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta men)rusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian. Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja PNS ini mengatur antara lain substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian Perilaku Kerja dan penilaian kinerja PNS, pembobotan penilaian SKP dan Perilaku Kerja PNS, Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja dan sanksi serta keberatan, dan Sistem Informasi Kinerja PNS.

Beberapa ketentuan teknis penilaian kerja PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Kepala BKN. Keberhasilan dari pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini sangat tergantung kepada pelaksanaan sistem-sistem lain yaitu pelaksanaan rencana strategis Instansi Pemerintah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, dan uraian jabatan. Ketentuan tentang penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini secara mutatis mutandis dapat digunakan untuk penilaian kinerja calon pegawai negeri sipil.

(1) Ketentuan penilaian kinerja dalam Peraturan Pemerintah ini secara mutatis mutandis berlaku untuk calon pegawai negeri sipil. (2) Ketentuan penilaian kinerja PNS dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (4) Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 4l ayat (3) harus dilaksanakan instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(5) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2oll tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

(6) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OlI tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor l2l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Untuk informasi yang lebih lengkap dan rinci tentang Petikan PP No 30 Thaun 2019 di atas maka silahkan Unduh PP No 30 Tahun 2019 tentang Aturan Pemecatan PNS pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download PP No30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja PNS


Agar lebih paham tentang kriteria pemecatan PNS maka silahkan rekan Guru Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
pp nomor tiga puluh    update pp lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Download PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS ini ke rekan PNS lainnya. Dapatkan update PP lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Kamis, 16 Mei 2019

SE (Surat Edaran) KPK Perihal PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas

SE (Surat Edaran) KPK Perihal PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas merupakan Surat Edaran KPK Menyangkut Himbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan yang menjelaskan Surat Edaran KPK Untuk PNS agar Tidak Menggunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran
Surat Edaran KPK Perihal PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Surat Edaran KPK Menyangkut Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan

Surat Edaran KPK PNS Tidak Boleh Terima Parsel dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas adalah sebuah SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Nomor : B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan, dimana kutipan isi dari SE tersebut seperti berikut :

Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2. Ketua Mahkamah Agung RI 3. Para Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI 4. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara/Komisi Negara RI 5. Jaksa Agung RI 6. Kepala Kepolisian RI 7. Panglima TNI 8. Para Menteri Kabinet Kerja 9. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 10. Para Gubernur/Bupati/Walikota 11. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 12. Direksi BUMN/BUMD 13. Ketua KADIN Indonesia 14. Para Ketua Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan di Indonesia 15. Pimpinan Perusahaan Swasta

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi sehubungan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440H tahun 2019 serta penegasan atas imbauan tentang gratifikasi sebelumnya, kami mengimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

Surat Edaran KPK Perihal PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Surat Edaran KPK Menyangkut Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, Surat Edaran KPK Untuk PNS agar Tidak Menggunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran, Surat Edaran KPK PNS Tidak Boleh Terima Parsel dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas link downloadnya ada di bawah

SE KPK Perihal PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas


1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan

religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi antar sesama. Pada momen tersebut praktik saling memberi dan menerima merupakan sesuatu hal yang lazim dalam konteks hubungan sosial, namun sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan

gratifikasi; 3. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan

lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya,

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, http://www.kpk.go.id

baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat

disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

Pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;

Bila anda ingin Download Surat Edaran KPK Menyangkut Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, Surat Edaran KPK Untuk PNS agar Tidak Menggunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran, Surat Edaran KPK PNS Tidak Boleh Terima Parsel dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas link unduhnya ada di akhir artikel silahkan cek bagian bawah

Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai

Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya; 7. Pimpinan Perusahaan atau Korporasi diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; 8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses

pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi KPK (Call Center 198). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang himbauan KPK di atas maka silahkan Unduh Surat Edaran KPK Menyangkut Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Surat Edaran KPK PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas 


Silahkan Unduh Surat Edaran KPK Perihal PNS Tidak Boleh Terima Parsel dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas pada tautan yang telah tersedia di bawah ini
surat edaran kpk    update edaran lainnya 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Unduh Surat Edaran KPK Perihal PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas ini ke rekan PNS lainnya agar mereka juga tahu. Dapatkan update Surat Edaran lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyensoran

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyensoran merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN link download ada di akhir artikel, silahkan cek di bagian paling bawah artikel.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

3. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.

4. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.

5. Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.

6. Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.

7. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap Film dan Iklan Film.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Link Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ada di akhir artikel silahkan cek di bagian bawah

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019


Pasal 2 (1) Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.

(2) STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:

a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;

b. penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan

c. penentuan penggolongan usia penonton.

(3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif Film dan Iklan Film.

Pasal 3 (1) Film dan Iklan Film yang disensor merupakan hasil akhir produksi Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

(2) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Film cerita; dan b. Film noncerita.

(3) Film cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan film yang mengandung cerita.

(4) Film noncerita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan film yang berisi penyampaian informasi.

(5) Iklan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. poster; b. stillphoto; c. slide; d. klise; e. thriller; f. banner; g. pamflet; h. brosur; i. baliho; j. spanduk; k. folder; l. plakat; dan m. sarana publikasi dan promosi lainnya.

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

Bagian Kesatu Pedoman Penyensoran

Pasal 4 Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai Film dan Iklan Film dengan berpedoman pada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.

Pasal 5 Dalam melakukan penelitian dan penilaian, penentuan kelayakan, penentuan penggolongan usia terhadap Film dan Iklan Film, kelompok penyensor wajib memperhatikan: a. acuan utama; dan b. acuan pendukung.

Pasal 6 Acuan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. konteks yang merupakan keterkaitan Film dan Iklan Film dengan kesatuan narasi, latar, ekspresi adegan dan dialog, kejelasan tujuan, relevansi, serta kerumitan;

b. tema yang merupakan gagasan dan pikiran utama yang terkandung dalam Film dan Iklan Film; dan

c. nuansa dan dampak yang merupakan berbagai variasi atas kombinasi audio visual yang dapat menimbulkan persepsi dan akibat terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku penonton.

Pasal 7 Acuan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. judul yang merupakan miniatur isi bahasan ringkas, padat, menarik, relevan, dan atraktif;

b. adegan visual yang merupakan visualisasi perilaku yang berkaitan dengan latar dimana cerita dimainkan;

c. dialog atau monolog yang merupakan percakapan antar pemain dan/atau percakapan secara solo, baik secara verbal maupun dan/atau penggunaan menggunakan simbol komunikasi nonverbal; dan

d. teks terjemahan untuk Film nonbahasa Indonesia yang merupakan terjemahan secara tertulis (subtitle) atas percakapan dan semua bentuk simbol komunikasi nonverbal yang mengandung makna.

Bagian Kedua Kriteria Penyensoran

Pasal 8 Penyensoran meliputi isi Film dan Iklan Film dari segi: a. kekeeraasan, perjuudiiyan, naark0tika, psiik0tr0piiika dan zaaat aaadiiiikt!f lainnya; b. P0rn0ograaafi; c. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan; d. agama; e. hukum; f. harkat dan martabat manusia; dan g. usia penonton Film.

Pasal 9 Film atau Iklan Film dikategorikan mengandung keeekeeerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a apabila menampilkan:

a. adegan tawuran, pengeroyokan, penyiiiksaaaan, penuuuusuuukaaan, penyeeeembeliiiihaaan, muuuut!las111, phembaaaaachokkan secara khashar dan ghanaaaas, dan/atau adegan lain yang sejenis;

b. manusia atau hewan yang bagian tubuh berdahhhrah-dahhhhrah, terpotong-potong, kondisi yang mengenaskan akibat dari adegan kekerasan, dan/atau adegan lain yang sejenis; c. adegan buhhhnhhuh diri secara vulgar dalam sudut pengambilan gambar jarak dekat; dan/atau

Untuk informasi yang lebih lengkap tentang Pedoman di atas maka silahkan Unduh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel. 

Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019


Agar informasi yang anda dapatkan lebih detail maka silahkan anda Download Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran pada tautan yang tersedia di bawah ini
permendikbud empat belas    update permendikbud 
Jangan lupa share informasi tentang Unduh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran ini ke teman anda agar bermanfaat. Dapatkan update Permendikbud lainnya langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

Cara Daftar Online Guru Bina Kawasan KEMENAG Tahun 2019

Cara Daftar Online Guru Bina Kawasan KEMENAG Tahun 2019 merupakan Cara Registrasi Online Guru Bina Kawasan KEMENAG yang baru ini dibuka pendaftarannya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia guna mencari guru yang ingin mengabdi dan memajukan pendidikan di daerah 3T ( terpencil, terluar dan tertinggal )
Cara Daftar Online Guru Bina Kawasan KEMENAG, Cara Registrasi Online Guru Bina Kawasan KEMENAG, Cara Melakukan Pendaftaran Secara Online Guru Bina Kawasan KEMENAG

Pihak Kemenag mengumumkan bahwa proses pendaftaran terdiri dari beberapa tahap dan tahap awal dilakukan secara daring. Untuk itu silahkan simak Tutorial Pendaftaran Secara Online Guru Bina Kawasan KEMENAG berikut dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang Cara Daftar Guru Bina Kawasan Kemenag Tahun 2019 maka terlebh dahulu anda harus ketahui persyaratan Rekrutmen Guru Bina Kawasan KEMENAG.

Persyaratan Rekrutmen Program Guru Bina Kawasan KEMENAG Tahun 2019

Persyaratan peserta program BINA KAWASAN adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Guru Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag)

a. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.

b. Mengisi Biodata peserta yang dapat diunduh di web http://pendis.kemenag.go.id/.

c. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

d. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/ program studi Pendidikan Agama Islam yang dibuktikan dengan bukti Ijazah.

e. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 dibuktikan dengan transkip nilai.

f. Menyerahkan esai (700 kata) tentang: “Kontribusi yang akan dilakukan selama di daerah penempatan BINA KAWASAN”.

g. Memiliki motivasi, dedikasi dan dan semangat pengabdian yang tinggi. h. Memiliki pengetahuan agama yang mumpuni.

i. Diutamakan yang memiliki pengalaman organisasi dan/atau skill tambahan.

j. Bersedia menandatangani surat pernyataan mengikuti program sampai selesai sebagaimana terlampir.

2. Ketentuan Khusus Guru Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag)

a. Ketentuan Prioritas

1) Diprioritaskan belum menikah.

2) Diprioritaskan bagi sarjana Pendidikan Agama Islam yang memiliki latar belakang lulusan pesantren.

3) Diprioritaskan bagi peserta Bina Kawasan 2017-2018.

b. Ketentuan Khusus

1) Sarjana Pendidikan Agama Islam berlatar belakang pendidikan pesantren. (Mendapatkan surat keterangan/ ijazah dari pengasuh/pengurus pondok pesantren tempat menimba ilmu.)

2) Sarjana Pendidikan Agama Islam dari PTKI/ Prodi PAI pada PTU.

(Rekomendasi/ Surat Keterangan Dekan Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Agama Islam Jurusan/Program studi PAI bagi Universitas, rekomendasi dari Ketua Sekolah Tinggi bagi Sekolah Tinggi, bagi peserta yang baru lulus.)

3) Guru Aktif ; Menyertakan surat keterangan mengajar dan surat izin atasan.

4) Peserta Program BINA KAWASAN tahun 2017-2018

a) Mendapatkan rekomendasi untuk ditugaskan kembali dari Kepala Seksi Kemenag Kabupaten/Kota sasaran sebelumnya.

b) Surat tugas melaksanakan Program Bina Kawasan dari Direktorat PAI Tahun 2017.

5) Peserta yang sudah menikah ; Surat izin bermateri dari suami/istri bagi pendaftar yang sudah menikah.

B. Hak & Kewajiban Guru Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag)

Hak dan kewajiban peserta diantaranya:

1. Hak

a) Peserta berhak mendapatkan tunjangan biaya hidup bulanan selama dua belas bulan di daerah sasaran.

b) Perserta berhak mendapatkan transportasi keberangkatan dan kedatangan dari daerah sasaran.

c) Peserta berhak mendapatkan pembiayaan kesehatan (BPJS/KIS) selama dua belas bulan saat program BINA KAWASAN berlangsung.

d) Peserta berhak mengelola rencana pengembangan program sesuai dengan kebijakan lembaga pendidikan daerah.

2. Kewajiban

a. Peserta wajib mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah sasaran.

b. Peserta wajib menyelesaikan program BINA KAWASAN selama dua belas bulan di daerah. Bila peserta mengundurkan diri/kabur/tidak melanjutkan hingga masa yang ditentukan, peserta wajib mengembalikan bantuan sebanyak yang diperoleh.

c. Peserta wajib mengikuti ketentuan program BINA KAWASAN yang berlaku.

d. Peserta wajib memberikan informasi/data apabila diminta oleh Kementerian Agama RI dan/atau tim BINA KAWASAN.

e. Peserta wajib menggunakan dan manfaatkan dana bantuan yang diterima untuk aktifitas pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

f. Peserta wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

Cara Daftar Online Guru Bina Kawasan KEMENAG


Program pendaftaran BINA KAWASAN mulai dibuka sejak tanggal 13 Mei 2019. Adapun tahapan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Setiap peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi kelengkapan formulir sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2. Setiap peserta mendowload formulir di alamat http://pendis.kemenag.go.id/.

3. Peserta mengirimkan formulir dan dokumen dalam satu folder dengan format rar/zip ke email binakawasan.kemenag@gmail.com. Dengan subjek: “Pendaftaran Peserta BINA KAWASAN 2019”

4. Seluruh dokumen yang dikirimkan dalam bentuk scan.

5. Dokumen yang dikirimkan adalah :

a. Formulir Pendaftaran;

b. Surat Pernyataan;

c. KTP;

d. Kartu Keluarga;

e. BPJS/KIS;

f. Ijazah dan Transkip nilai yang sudah dilegalisir;

g. Surat Keterangan Sehat;

h. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan Kerja;

i. Esai (700 kata);

j. Dokumen lain berupa sertifikat/piagam penghargaan (jika ada).

6. Berkas yang dikirimkan saat pendaftaran wajib dibawa saat proses wawancara bila telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

B. Seleksi Administrasi

Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi dokumen akan melalui tahap seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

C. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui email masingmasing peserta dan melalui web http://pendis.kemenag.go.id/.

D. Seleksi Wawancara

Ketentuan seleksi wawancara adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak mengikuti seleksi wawancara.

2. Lokasi seleksi wawancara diumumkan pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi.

3. Peserta WAJIB membawa seluruh berkas/dokumen asli yang digunakan untuk pendaftaran BINA KAWASAN. Apabila peserta tidak menyerahkan dokumen serta dokumen yang tidak sesuai saat pendaftaran, peserta tidak diperkenankan mengikuti seleksi wawancara.

E. Penetapan Hasil Seleksi Wawancara

1. Hasil seleksi wawancara akan diumumkan melalui email masingmasing peserta dan melalui web http://pendis.kemenag.go.id/.

2. Peserta program BINA KAWASAN yang dinyatakan lulus seleksi wawancara WAJIB mengikuti bimbingan teknis prakeberangkatan.

3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara tidak diperbolehkan mengundurkan diri

Jika rekan Guru sekalian merasa kurag jelas tentang Tutorial Pendaftaran Guru Bina Kawasan Kemenag di atas maka silahkan unduh gratis Tutorial bentuk pdf Cara Registrasi Online Guru Bina Kawasan KEMENAG pada tautan yang telah disediakan di akhir artikel.

Jika anda sedang mencari Formulir Pendaftarannya maka silahkan unduh kesini >> Formulir Pendaftaran Peserta Guru Bina Kawasan KEMENAG

Download Cara Daftar Online Guru Bina Kawasan KEMENAG

Silahkan bapak dan ibu Guru Download Ebook pdf Cara Melakukan Pendaftaran Secara Online Guru Bina Kawasan KEMENAG pada tautan di bawah ini
pdf cara daftar guru bina kawasan kemenag    update rekrutmen 
Jangan lupa bagikan informasi tentang Cara Daftar Online Guru Bina Kawasan KEMENAG ini ke teman atau sanak keluarga yang juga akan mendaftar agar dapat bermanfaat. Dapatkan udpate Rekrutmen Guru langsung ke smartphone anda dengan mengikuti dapodikdasmen disini >> Follow

RPP dan Silabus

PH

UNBK